Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers tentang hasil Ratas (20/1), didampingi oleh Kepala BKPM Franky Sibarani dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target pada tahun 2017 mendatang, peringkat kemudahan berusaha atau yang disebut dengan ease of doing business (EODB) harus dan wajib sekurang-kurangnya berada di peringkat 40 dari 189 negara. Saat ini ranking Indonesia berada di posisi 109 dari 189 negara, Singapura nomor 1, dan Malaysia nomor 18.
“Untuk itu, presiden telah memutuskan beberapa perubahan mendasar dalam peraturan, terutama Perda, Permen kalau memang ada Perpres juga Perpres yang akan dilakukan perbaikan untuk memberikan kemudahan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai rapat terbatas masalah kemudahan berusaha, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/1) sore.
Menurut Seskab, Presiden Jokowi juga memberikan otoritas kepada Gubernur DKI Jakarta, apabila ada kementerian dan lembaga yang bisa digabungkan menjadi satu tempat, satu kantor, satu office dengan Gubernur DKI maka akan diinstruksikan oleh Presiden untuk disatukan.
“Biar tidak overlapping, sebab banyak sekali pelayanan-pelayanan yang overlapping,” tutur Pramono.
Untuk mencapai peringkat 40, lanjut Seskab, maka menjadi tugas kepala BKPM yang nantinya dibantu oleh Menteri Koordinator Perekonomian, dan semua jajaran pemerintah untuk mencapai itu.
“Ini tugas yang tidak ringan karena Pemerintah Indonesia berkeinginan dengan berbagai deregulasi yang ada, dengan berbagai paket kebijakan, diharapkan pada tahun 2017 sekali lagi, peringkat kita sekurang-kurangnya itu 40 dan kalau bisa tentunya dibawah itu,” kata Pramono.
19 Pekerjaan Rumah
Menyusul ditetapkannya target agar peringkat ease of doing business tahun 2017 bisa di bawah angka 40, ada beberapa pekerjaan besar yang menjadi perhatian besar lebih dari sekitar 15 institusi kementerian atau lembaga (K/L)), termasuk Pemda DKI Jakarta, dan Pemda Kota Surabaya.
“Ada 19 pekerjaan rumah yang harus dikerjakan secara bersama-sama, karena menjadi catatan juga tidak sedikit perubahan yang telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Tapi ternyata masih belum efektif di lapangan atau publik belum tahu,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani kepada wartawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/1) sore.
Menurut Franky, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah untuk mencapai 40 atau top 40, kita melakukan deregulasi. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi, dan yang ketiga melakukan monitoring, dalam hal ini kita fokus bagaimana memberikan kemudahan dari sisi prosedur. “Jumlah prosedur lebih pendek, lebih singkat, jumlah hari lebih cepat dan biaya serendah-rendahnya,” ujarnya.
Ia menyebutkan, ada 19 pekerjaan rumah (PR) yang akan dilakukan antara lain yang terkait dengan memulai usaha. Ada beberapa PR yang dikerjakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Pemda DKI dan Surabaya. Kemudian yang terkait dengan indikator kedua, perizinan terkait pendirian bangunan, ada pada Kementerian PUPR juga Pemda DKI, dan Pemda Surabaya.
Yang ketiga mengenai pendaftaran properti. Menurut Kepala BKPM, sejauh ini PR Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Menteri Keuangan. Yang keempat untuk pembayaran pajak, Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak dan Kepala BPJS Kesehatan.
Untuk indikator kelima akses perkreditan, lanjut Franky, Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). “Salah satu yang sudah dihasilkan Bank Indonesia dan OJK adalah adanya Biro Kredit Swasta. Ini tentunya akan memberikan kontribusi positif untuk ranking atas indikator akses perkreditan,” ungkapnya.
Yang keenam, penegakan kontrak yang terkait dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan ini langkah selanjutnya adalah sosialisasi dan monitoring.
Indikator ketujuh, mengenai penyambungan listrik merupakan PR dari Dirut PLN beserta Menteri ESDM. Untuk delapan, perdagangan lintas negara, menurut Franky, Presiden sudah mengarahkan supaya lebih cepat lebih sederhana proses dan lebih murah. Karena itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN mendapatkan tugas untuk yang terkait indikator perdagangan lintas negara.
Sembilan, indikator penyelesaian perkara kepailitan. Menurut Franky, ini ada di Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap investor minoritas ini juga terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Diharapkan pada Februari akhir kita sudah masuk pada progress dari 19 catatan yang BKPM sampaikan ke kementerian/lembaga, dan juga pemerintah DKI dan Surabaya,” kata Franky.
Ia menyebutkan, setidaknya akan dilakukan review dan dari waktu ke waktu, akan dilakukan perbaikan yang signifikan.
Kepala BKPM menegaskan, bahwa PR-PR itu adalah tugas bersama K/L, Pemda DKI dan Pemkot Surabaya, dan merupakan project yang singkat, setidaknya Februari dan kemudian akan di-review setiap bulan. (FID/ES)
Sumber : www.setkab.go.id
