Jakarta, InfoPublik - Pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat, sehingga tetap terkendali khususnya selama Ramadan dan Idulfitri 2023.
"Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus bersinergi menjaga inflasi dalam rentang sasaran. Hal itu diharapkan menjadi fondasi kuat untuk perekonomian nasional di 2023,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Dalam rangka menjaga stabilisasi harga serta membantu masyarakat, lanjut Airlangga, Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial pangan kepada 21.353 keluarga penerima manfaat di 515 wilayah dalam periode Maret-Mei 2023.
Airlangga menuturkan, kinerja impresif industri manufaktur Indonesia terus ditunjukkan dengan berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut. Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret 2023 mencapai level 51,9 dan tercatat naik dari posisi bulan lalu yang sebesar 51,2 serta merupakan level tertinggi sejak September 2022.
Hal itu diperkuat dari rilis S&P Global PMI yang menyatakan bahwa kuatnya laju permintaan dalam negeri di Indonesia terus menopang penguatan aktivitas manufaktur. Aktivitas perusahaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil produksi, pesanan baru, pembelian, serta perbaikan dari sisi ketenagakerjaan. Hal itu sekaligus memperlihatkan kepercayaan bisnis terhadap prospek ekonomi Indonesia juga semakin tinggi.
“PMI Indonesia masih solid dengan melanjutkan level ekspansif yang stabil dan berkelanjutan. Ini menunjukkan aktivitas produksi dalam negeri yang terus menggeliat dan ditopang permintaan domestik yang masih kuat,” ungkap Airlangga.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah merilis data realisasi inflasi Indonesia yang pada Maret 2023 tercatat sebesar 4,97 persen (year on year/yoy). Realisasi tersebut lebih rendah dari Februari 2023 yang sebesar 5,47 persen (yoy), tetapi lebih tinggi dibandingkan inflasi Maret 2022 sebesar 2,64 persen (yoy).
“Secara bulanan, inflasi Maret 2023 tercatat sebesar 0,18 persen (month to month/mtm). Angka tersebut relatif terkendali mengingat bulan ini sudah memasuki bulan Ramadan. Artinya pasokan di level konsumen masih aman dan distribusi tidak terganggu,” jelas Menko Airlangga.
Berdasarkan komponen, inflasi harga diatur pemerintah (Administered Prices/AP) mengalami inflasi sebesar 0,12 persen (mtm) sehingga tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 11,56 persen (yoy). Inflasi AP terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara, bensin, dan rokok kretek filter.
“Adanya momen libur panjang di awal Ramadan serta adanya event besar seperti ASEAN Summit 2023 akan mendorong peningkatan permintaan transportasi, terutama angkutan udara,” kata Menko Airlangga.
Sementara itu, inflasi harga pangan bergejolak (Volatile Food/VF) tercatat mengalami inflasi sebesar 0,29 persen (mtm) atau 5,83 persen (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi VF bulan ini (mtm) adalah beras dan cabai rawit dengan andil masing-masing 0,02 persen, namun tekanan inflasi VF masih dapat terbantu dengan penurunan harga bawang merah dan cabai merah.
Melansir informasi BPS, telah dilakukan panen di 10 provinsi dan 66 kabupaten utama, tetapi dengan adanya anomali cuaca di sebagian wilayah Indonesia menyebabkan terganggunya hasil produksi. Hal ini menyebabkan harga beras masih mengalami kenaikan di Maret 2023 ini, meskipun tidak setinggi bulan-bulan sebelumnya.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional pada 15 Maret 2023 telah mengumumkan perubahan Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah dan Beras serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras. Tujuannya guna menciptakan keseimbangan hulu-hilir agar tercipta harga wajar, baik di tingkat produsen, penggilingan, pedagang dan konsumen.
Dalam rangka menjaga stabilisasi harga serta membantu masyarakat, Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial pangan kepada 21.353 keluarga penerima manfaat di 515 wilayah dalam periode Maret-Mei 2023.
“Pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat, sehingga tetap terkendali khususnya selama Ramadan dan Idulfitri 2023. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus bersinergi menjaga inflasi dalam rentang sasaran. Hal itu diharapkan menjadi fondasi kuat untuk perekonomian nasional di 2023,” pungkas Menko Airlangga.
Foto: Humas Ekon
