Pemerintah menegaskan pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai kunci utama dalam menyambut bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada dekade ini. (Foto: Dok Kemnaker)
Jakarta, InfoPublik — Pemerintah menegaskan pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai kunci utama dalam menyambut bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada dekade ini.
Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat memberikan sambutan bertema “Mengoptimalkan Bonus Demografi melalui Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja” pada acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menaker menekankan, bonus demografi hanya akan menjadi berkah bagi Indonesia apabila diiringi dengan peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja nasional.
“Produktivitas tenaga kerja memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Kemnaker mendorong kolaborasi dengan Kadin dan Apindo di berbagai daerah untuk meningkatkan produktivitas di tingkat perusahaan dan sektor industri,” ujar Menaker.
Menaker Yassierli menjelaskan, tantangan peningkatan produktivitas tidak terlepas dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Sekitar 85 persen tenaga kerja merupakan lulusan maksimal SMA/SMK, dan 60 persen lainnya bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menuntut penyusunan kebijakan yang adaptif dan tepat sasaran agar seluruh lapisan tenaga kerja dapat berkontribusi optimal.
“Seluruh pihak sebenarnya sudah memahami arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan, namun keberhasilan hanya dapat dicapai jika implementasi dilakukan secara efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah memperkuat kapasitas sumber daya manusia produktivitas di tingkat nasional. Tahun ini, Kemnaker menyiapkan 500 Ahli Produktivitas bersertifikat melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Program tersebut akan disinergikan dengan Asian Productivity Organization (APO) yang saat ini memiliki sekitar 200 Productivity Specialist. Kemnaker juga tengah mengkaji penyetaraan kedua skema agar dapat saling mendukung dan memperluas dampaknya di dunia industri.
“Kita menargetkan agar tahun depan para ahli produktivitas itu menjadi champion yang mampu mendorong perubahan nyata di perusahaan-perusahaan, sebagaimana dilakukan di negara maju seperti Jepang, Vietnam, dan Thailand,” ungkap Menaker.
Selain itu, Kemnaker juga membangun Talent and Innovation Hub di balai-balai pelatihan kerja (BLK) sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis produktivitas. Program pelatihan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja bersertifikat yang mampu meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan.
Untuk memperluas kesadaran dan budaya produktif, Kemnaker turut menyiapkan berbagai enabler seperti podcast bertema produktivitas, kampanye digital, dan forum praktik baik di sektor industri.
“Kita ingin membangun Indonesia yang produktif. Karena itu, perhatian kita harus pada empat aspek utama: people, process, product, dan policy. Empat hal inilah yang menjadi fondasi produktivitas nasional,” pungkas Menaker.
Dengan hadirnya Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029, pemerintah berharap seluruh sektor — baik industri, pendidikan, maupun dunia usaha — bergerak serempak membangun budaya produktif untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
