Menhub Dudy Purwagandhi (kanan) bersama Mendagri Tito Karnavian (kiri) ketika melakukan koordinasi persiapan Angleb 2025 di kantor Kemendagri. Foto : Kemenhub
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berharap agar pemerintah daerah (Pemda) dapat terus berpartisipasi dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode angkutan Lebaran 2025, seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Pemda yang wilayahnya menjadi tujuan utama mudik diharapkan dapat terus aktif mendukung kelancaran lalu lintas selama periode Lebaran 2025. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan, baik ketika arus mudik atau balik," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi saat bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa Kemenhub tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025. Untuk itu, perlu dukungan berbagai pihak, salah satunya dari Kemendagri.
Menhub juga mengutarakan rencana optimalisasi Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) yang dimiliki oleh Kemenhub. Pusintrans merupakan sebuah fasilitas yang dapat memantau pergerakan penumpang, pergerakan sarana baik umum maupun pribadi, hingga prakiraan cuaca setiap hari selama 24 jam.
Dia berharap, adanya integrasi data antara dinas perhubungan provinsi dan kabupaten/kota dengan Pusintrans Kemenhub. Data yang dimaksud, antara lain berupa data produksi lalu lintas keluar-masuk daerah provinsi dan kabupaten/kota; data monitoring lalu lintas di provinsi dan kabupaten/kota; serta data produksi angkutan penumpang di terminal tipe B yang notabene menjadi tanggung jawab dinas perhubungan provinsi maupun kabupaten/kota.
"Dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran 2025 yang lebih baik, Kemenhub berencana melakukan integrasi data pada terminal tipe B dengan Pusintrans. Rencananya, untuk fase pertama adalah integrasi data terminal tipe B di wilayah Pulau Jawa dengan target live pada April 2025," terangnya.
Menhub juga menyampaikan, perlunya kolaborasi antara Kemenhub dengan Kemendagri dalam rangka penanganan truk over dimension dan over loading (ODOL) atau truk berukuran dan bermuatan lebih yang terindikasi kerap menyebabkan kecelakaan di jalan raya.
Ia menilai, penguatan koordinasi dengan Kemendagri penting untuk dilakukan, khususnya terkait pengaturan kendaraan pengangkutan barang atau logistik.
"Terhadap fenomena ODOL, concern Kemenhub adalah terkait aspek keselamatan dan kelaik jalanan sarana angkutan barang serta konektivitas antarmoda. Karena itu, kolaborasi dengan Kemendagri dan Kepolisian menjadi sangat penting, khususnya untuk sejumlah kegiatan seperti uji berkala kendaraan, jembatan timbang, hingga penindakan pelanggaran di jalan raya," ucap Menhub.
Untuk mewujudkan Zero ODOL, Kemenhub juga mengusulkan beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan. Rekomendasi tersebut di antaranya: pembentukan tim nasional pelaksanaan kebijakan Zero ODOL, reformasi sistem transportasi angkutan barang, serta kerja sama pendidikan dan pelatihan SDM di bidang transportasi melalui fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dimiliki Kemenhub.
