Menko PMK, Muhadjir Effendy, saat memberikan keterangan kepada pers, di Halaman Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Senin (22/6). (Foto: BPMI)
Indonesia ini sudah bisa memproduksi mandiri Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dilaksanakan oleh PT Bio Farma.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat memberikan keterangan kepada pers, di Halaman Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Senin (22/6).
Lebih lanjut, Menko PMK menyebutkan bahwa Bio Farma sudah bisa memproduksi 50 ribu per minggu dan kalau itu bisa dilipatgandakan produksinya sampai bisa 2 juta sebulan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Beliau sangat mendukung dan salah satu sarana yang akan kita gunakan itu adalah gedung yang dulu akan digunakan untuk laboratorium vaksin flu burung, produksi vaksin flu burung, itu nanti akan kita ubah menjadi gedung bangunan untuk memproduksi PCR,” ujar Menko PMK menceritakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Menko PMK, Presiden sudah menyetujui dan akan segera diadakan koordinasi antara Menteri BUMN yang membawahi Bio Farma, dengan Menteri PUPR, serta Menteri Kesehatan supaya PCR bisa betul-betul diproduksi dalam negeri sehingga tidak terlalu tergantung dengan impor.
“Apalagi kalau terlalu banyak jenis PCR Kit, itu sering tidak kompatibel dengan reagen ekstraksinya, jadi mereknya beda bisa tidak cocok , kalau nanti ini bisa kita sederhanakan, apalagi PCR-nya satu nanti lebih mudah untuk operasional sisi di lapangan,” jelas Menko PMK.
Saat bertemu Presiden, Menko PMK juga menjelaskan tentang kondisi terakhir dalam kaitannya dengan adanya pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah terkait kontrol dan konsekuensi kemungkinan adanya kenaikan kasus.
Menurut Menko PMK, memang pilihannya berimbang antara segera memulihkan ekonomi dan tetap berupaya agar pertumbuhan Covid-19 ini tidak naik, paling tidak landai, kalau bisa turun.
“Tetapi pilihan ini kan memang tidak bisa dua-duanya gitu, di lapangan bisa saja dalam momen-momen tertentu bisa harus memilih salah satu dan kalau penilaian dari gugus tugas untuk kondisi sekarang ini masih dalam batas terkendali untuk perkembangan penanganan Covid-19 ini masih terkendali,” ungkap Menko PMK.
Penanganan Covid-19 di Daerah
Soal penanganan Covid-19 di beberapa daerah, Menko PMK jelaskan Presiden sangat menaruh perhatian terhadap tiga provinsi yaitu Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kalimantan Selatan (Kalsel), dan memberikan arahan supaya betul-betul bisa segera diatasi wilayah-wilayah ini terutama Jatim.
Beberapa arahan tersebut, menurut Presiden, akan segera ditindaklanjuti, termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan, tata kelola untuk rumah sakit darurat yang ada di Surabaya.
Kepala Negara, menurut Menko PMK, memerintahkan supaya ditangani oleh Pankogabwilhan II (Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2), sebagaimana di wisma atlet, dan RS Darurat yang ada di pulau Batam.
“Sebagaimana kita tahu dulu waktu kita mengevakuasi anak buah kapal, termasuk WNI dari Wuhan, itu juga kita melibatkan TNI terutama Pankogabwilhan I, dan nanti untuk yang di Surabaya itu Presiden memerintahkan supaya ditangani oleh Pankogabwilhan I,” pungkas Menko PMK. (HIM/EN)
