Presiden Jokowi memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/5) siang
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaris bawahi laju pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2016 sebesar 4,92%. Menurut Presiden, pada Desember, bulan awal- awal Januari lalu, ia sudah meminta agar yang namanya belanja, pembelajaan itu ditarik ke awal-awal tahun, di Januari di Februari , terutama yang berkaitan dengan belanja modal, belanja barang tetapi prioritas di belanja modal.
Kenapa harus kita lakukan itu? Presiden Jokowi kembali mengulangi, ini adalah common tracker pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun di daerah.
“Ini sudah saya ulang-ulang terus, tetapi kelihatannya pada awal- awal tahun yang lalu, yang bergerak itu hanya 1atau 2 atau 3 kementerian, yang lainnya saya tidak tahu, lupa atau memang terjebak pada rutinitas-rutinitas yang ada,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/5) siang.
Presiden mengingatkan, kalau kita masih terjebak pada rutinitas-rutinitas, yang mau tidak mau tiap hari kita jalani karena persoalannya banyak, kejadiannya akan begini terus. Berulang-ulang terus.Oleh sebab itu Presiden Jokowi kembali mengingatkan, di kuartal II ini belanja-belanja modal, belanja barang itu betul-betul segera dikeluarkan, dibelanjakan, di realisasikan.
“Semua kementerian dan lembaga, semua baik di Polri, di TNI, di Kejaksaan Agung, di BIN. Semuanya,” tegas Presiden Jokowi.
Di kuartal I, lanjut Presiden, kalau dilihat dari angka-angka, sektor konstruksi masih menjadi andalan dan berkontribusi yang cukup besar pada angka pertumbuhan yaitu 7.9%. Menurut Presiden, hal ini terjadi karena proyek-proyek infrastruktur, baik yang ada di Kementerian PUPR, sejak tanggal 1 langsung bergerak pelelangannya. Kemudian ada di Kementerian Perhubungan, dan kementerian-kementerian yang di bulan Januari juga sudah memulai.
Dirasakan Masyarakat
Terkait dengan penyusunan pagu indikatif untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017, Presiden Jokowi menginginkan agar perencanaan yang dilakukan betul-betul matang, yang mengarah pada sasaran yang tepat dan menghasilkan output, outcome yang betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat , oleh rakyat.
Presiden juga mengingatkan, agar RAPBN 2017 yang nantinya disampaikan ke DPR-RI hanya pada posisi di tingkat di satuan, tiganya itu ada di pemerintah.
“Jadi itu tidak, mestinya itu tidak disampaikan kesana. Sekali lagi satuan tiga itu ada di eksekutif. Jangan sampai ada kementerian yang masih berbicara masalah satuan 3 dengan DPR. Ini bisa menyalahi undang-undang yang ada. Ini perlu saya ingatkan,” tegas Presiden Jokowi. (DID/FID/AGG/ES)
