KOTA BANDUNG - Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah bergulir sejak tahun 2007 lalu telah memberikan efektifitas yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan bahwa program PKH ini menjadi salah satu program pemerintah yang cukup efekif dalam mengurangi tingkat kemiskinan peserta PKH, yaitu keluarga sangat miskin (KSM). Dalam acara Annual Summit (Pertemuan Tahunan) Program Keluarga Harapan untuk tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Sabuga, Jl. Tamansari No. 73, Kota Bandung pada Kamis (12/5/) kemarin.
“Ternyata peran PKH bukan semata-mata peran jangka pendek tapi untuk jangka panjang ternyata peran yang bisa menghadirkan kesejahteraan bagi penerimanya,” ungkap Aher dalam sambutannya. “Alhamdulillah kemudian kemiskinan pun turun cukup tajam semenjak 2008 sampai sekarang. Tahun 2008 diangka 13,5 persen sekarang sudah diangka 9,4 persen. Mudah-mudahan ke depan terus turun dan terus turun sebagai keberhasilan program pembangunan kita. Tentu saja ini menjadi harapan, sehingga ketahanan keluarga pun menjadi baik,” tambah Aher. Aher pun menjelaskan bahwa sebuah keberhasilan pembangunan – termasuk didalamnya pembangunan makro ekonomi tidak lah menjadi sebuah ukuran untuk saat ini, apabila hal tersebut tidak berdampak secara langsung pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya keberhasilan pembangunan yang hakiki harus dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu berkurangnya tingkat kemiskinan, pengangguran, serta pelestarian lingkungan. “Dan yang ketiga harus terus kita gelorakan, karena seluruh pasokan bahan kebutuhan hidup kita berasal dari alam semesta. Jadi salah satu keberhasilan pembangunan yang paling harus dituju adalah lestarinya bumi ini,” tutur Aher. Berdasarkan data, pada tahun 2015 Kementerian Sosial RI telah memberikan anggaran PKH di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 949,859 Miliar untuk peserta PKH sebanyak 604.518 KSM. Menteri Soial RI Khofifah Indar Parawansa yang hadir pada acara Annual Summit PKH Jabar 2016 ini mengatakan, pihaknya akan menambah penerima PKH dari 3,5 juta (sebesar 7%) menjadi 6 juta (sebesar 11%) KSM di seluruh Indonesia mulai bulan Juni 2016 mendatang. Sementara untuk Jawa Barat, Mensos Khofifah mengatakan pihaknya akan menambah jumlah penerima di Jawa Barat menjadi 1 juta lebih KSM yang sebelumnya 604.518 KSM ditambah 420.000 KSM. “Ini bagian dari upaya kita untuk memutus mata rantai kemiskinan. Tapi hal ini memang harus diintegrasikan apakah dengan program kementerian/lembaga lain atau dengan program dari pemprov, pemkot, dan pemkab,” kata Mensos. “Misalnya penerima PKH yang rumahnya tidak layak huni (rutilahu) harus dapat prioritas intervensi program rutilahu. Jadi ini upaya integrasi program itu,” tutur Mensos usai acara. Lebih lanjut, Mensos juga mengatakan bahwa para penerima PKH ini dalam 5 tahun harus mampu untuk mandiri. Hal ini bisa dilihat dari usaha produktif yang telah mereka lakukan, seperti program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang disertakan dalam PKH ini.
“Kita juga harus menghitung supaya penerima PKH itu maksimal lima tahun mereka mandiri. Itungan mandirinya antara lain ketika mereka sudah dianggap cukup untuk bisa memimpin program usaha ekonomi produktif melalui KUBE. Ada Kelompok Usaha Bersama, maka rutilahunya dari pemprov – KUBE-nya dari Kemensos. Maka 2013 para penerima PKH itu sudah bisa mandiri. Jadi mata rantai kemiskinan diputus ketika dia sudah siap mandiri,” papar Mensos di hadapan awak media yang hadir. Kegiatan Annual Summit PKH Jabar 2016 ini digelar oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Acara ini diikuti 2.820 peserta, yang terdiri dari 108 orang perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota, 388 orang unsur Pilar Partisipasi Sosial Masyarakat, 3 Koordinator Wilayah, 27 Koordinator Kabupaten/Kota, 2.177 Pendamping, dan 177 Operator. Turut hadir pada acara ini Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ketua DPRD Jawa Barat, Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos RI, Kepala Bappeda Jabar sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi PKH Jawa Barat, Kepala Dinas Sosial Jabar yang juga Sekretaris Tim Koordinasi PKH Jawa Barat, para Kepala OPD dan Biro terkait di lingkungan Pemprov Jawa Barat, Bupati/Walikota atau Perwakilan se-Jawa Barat, serta para Koordinator Wilayah dan Koordinator Kabupaten/Kota PKH se-Jawa Barat. Pada acara ini Aher juga mengatakan pihak Pemprov Jawa Barat akan memberikan bantuan berupa dana untuk uang muka cicilan motor bagi para pendamping dan operator PKH di seluruh Jawa Barat. Selain itu, ada juga pemberian door prize berupa tiga buah note book dan dua sepeda motor bagi para operator dan pendamping PKH yang hadir. (HUMAS JABAR)
