SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan beberapa inovasi pelayanan publik sebagai bagian upaya penyelenggaraan pemerintah daerah berprestasi. Inovasi ini sekaligus upaya untuk mempertahankan penghargaan dalam Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD).
Awal pekan kemarin, Pemkot Surabaya baru saja menerima penghargaan sebagai yang terbaik dalam Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah dengan predikat sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyerahan piala dan sertifikat penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan diterima Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Senin (25/4/2016).
Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, target tahun depan adalah piala Parasamiya Purna Karya Nugraha. Menurutnya, piala tersebut diperoleh apabila kabupaten/kota/propinsi selama tiga tahun berturut turut mendapatkan predikat terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, dalam dua tahun terakhir, Pemkot Surabaya berturut-turut meraih penghargaan EPPD plus Wali Kota Surabaya mendapatkan penghargaan Satya Lencana Purna Karya Nugraha pada tahun lalu.
"Insya Allah berikutnya kita bisa juara lagi. Kami optimis bisa kembali menjadi yang terbaik karena kami punya banyak inovasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan juga pelayanan publik,” tegas Eddy Christijanto ketika jumpa pers di kantor Bagian Humas Kota Surabaya, Rabu (27/4).
Dikatakan Eddy, salah satu inovasi yang digagas Bagian Pemerintahan dan Otoda yakni dengan membuat aplikasi LPPD Online. Dengan begitu, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)di Pemkot Surabaya tinggal meng-upload data berupa image dan tulisan. Tim penilai dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bisa langsung mengecek laporan via aplikasi online tersebut. Inovasi terbaru Pemkot adalah layanan aplikasi perizinan Surabaya Single Windows (SSW) Mobile yang memudahkan warga dalam pengurusan perizinan dan bahkan bisa mencetak sendiri berkasnya via hand phone
“Kami usahakan paperless (tanpa kertas). Semuanya lewat online dan aplikasi di handphone. Aplikasi ini juga didorong untuk dipakai di tingkat nasional,” sambung Eddy.
Selain itu, Pemkot juga menyiapkan inovasi antrean di kantor kecamatan seperti halnya antrean di Puskesmas melalui e-healt yang ada di fasilitas e-Kios. Ini karena di beberapa kecamatan, ada banyak warga yang antre untuk mengurus pelayanan. Eddy menyebut seperti di kecamatan Tambasari, Sawahan, Sukolilo dan Wonokromo, dalam sehari ada 200 hingga 300 warga yang antre. Ada yang mengurus pelayanan kartu keluarga, KTP, surat keterangan domisili, surat nikah, surat keterangan waris atau juga surat keterangan pernyataan belum kawin.
“Kami akan buat antrean di kecamatan melalui pendaftaran di e-Kios dan mobile di aplikasi. Jadi ketika datang di kantor kecamatan, warga sudah terdaftar dan tinggal menunjukkan nomor pendaftaran melalui print e-Kios atau HP. Ini untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan,” sambung mantan Camat Genteng ini.
Terkait EPPD yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Eddy menyebut penilaiannya melibatkan 41 SKPD, 31 kecamatan dan 154 kelurahan dengan 70 indikator penilaian. Salah satunya terkait pelayanan publik. Adapun tahapan-tahapannya, mulai dari mengirimkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui Provinsi Jawa Timur. Kemudian mengikuti seleksi diambil 15 besar untuk dilakukan common sense atau peninjauan lapangan terkait pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai kelurahan, kecamatan, sekolah, puskesmas, SKPD terkait serta prasarana dan sarana yang dibangun. "Dari semua itu, Pemkot Surabaya mendapat peringkat satu kategori Kota," jelasnya.(*)
