Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) menerima cenderamata dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan usai memaparkan expose Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, di Jakarta, Rabu (25/5).
JAKARTA - Pengembangan pusat pemerintahan mandiri di kota Tanjung Selor mendapatkan sinyal positif dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan. Menteri mendukung penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengembangkan ibu kota provinsi termuda itu.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menjelaskan, sebagai provinsi termuda, Kaltara relatif perlu mendapatkan perhatian dengan mengembangkan wilayah Tanjung Selor menjadi pusat pemerintahan kota baru mandiri.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) justru memasukan Tanjung Selor sebagai salah satu kota percontohan yang akan dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Menteri Agraria dan Tata Ruang sudah mendukung secara penuh, namun kita harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku,” ujar Irianto saat memaparkan Expose Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, di Jakarta, Rabu (25/5).
Secara geografis, lanjut Gubernur, Kaltara memiliki posisi strategis. Sebab, jika terus dikembangkan, provinsi termuda di Indonesia ini memiliki potensi untuk menguasai jalur perekonomian nasional. Untuk itulah, pemilihan Tanjung Selor sebagai ibukota berdasarkan aspek strategis nasional, salah satunya untuk mengembangkan wilayah pedalaman, meskipun secara adminitrasi statusnya ibukota kecamatan. “Studi kelayakan yang telah dilakukan. Pada tahap pertama akan dikembangkan untuk pusat pemerintahan, seluas 2000 hingga 3 ribu hektare. Sedangkan kota baru mandiri, seluas 15 ribu,” sebutnya.
Bahkan, pada waktu kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kaltara, Gubernur telah menyampaikan rencana pusat perkantoran dan pemerintahan Tanjung Selor. Kepada Gubernur, Presiden mengajak agar kota baru yang dibangun memiliki fasilitas yang memadai, misalnya smart city. “Fokusnya, adalah pusat perkantoran dan pemerintahan. Kota baru mandiri ini adalah salah aspek peletakan dasar pemerintahan yang baik. Dan harus bertahan dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Gubernur mengakui masyarakat sudah mendukung rencana pengembangan pembangunan pusat pemerintahan ini. Bahkan telah disosialisasikan kepada masyarakat beberapa bulan lalu. Dia berharap, agar pembangunan pusat pemerintahan tersebut dapat dilakukan secara simultan, sehingga pada 2017 sudah dapat dilakukan tahapan pembangunan. Dia juga berharap kementerian membantu pemrprov dalam melakukan supervisi pembelian tanah.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan mengimbau agar pemerintah melakukan pembangunan yang logis untuk kepentingan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak merasa terasingkan yang kerap kali menimbulkan benturan sosial. “Pemerintah daerah silahkan mendesain sebaik mungkin, Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan mendukung penuh sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” seru Ferry. (hms_kaltara)
