Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (04/10).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Kementerian Luar Negeri dalam membangun hubungan diplomatis yang erat dengan berbagai negara. Peran Kementerian yang dipimpin Retno Marsudi ini berkaitan erat dengan reformasi birokrasi tematik, yakni pada pertumbuhan investasi di tanah air.
Diplomasi-diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri, berdampak nyata pada iklim investasi di Indonesia. "Kami hari ini memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri atas kinerja yang terus positif tumbuh termasuk mendorong investasi di berbagai fungsi-fungsi diplomasi," ungkap Menteri Anas saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (04/10).
Menteri PANRB menilai aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Luar Negeri telah memperbaiki layanan di berbagai konsulat jenderal yang tersebar di seluruh dunia. Menteri Anas juga mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri dalam hal penguatan sistem merit dan tata kelola.
Selain berperan dalam peningkatan investasi, Kementerian Luar Negeri juga berperan mempromosikan produk dalam negeri dan
memperluas penetrasi pasar produk dalam
negeri di kancah global. Apresiasi lainnya diungkapkan terkait perundingan global untuk mengurangi hambatan perdagangan Indonesia. Termasuk berperan pada sektor promosi kerja sama teknologi dengan melakukan strategi digital.
"Upaya Kementerian Luar Negeri dalam mendorong akuntabilitas kinerja juga terus mengalami perkembangan positif," jelas Menteri Anas.
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri pada tahun 2023 kategori A-. Indeks RB Kementerian Luar Negeri lebih tinggi dibanding nilai rata-rata RB nasional kementerian/lembaga. Pada tahun 2023, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Luar Negeri meraih kategori BB atau Sangat Baik.
Sepanjang tahun 2017 hingga 2023, terdapat 12 unit kerja Kementerian Luar Negeri yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta lima unit kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, pertemuan ini melihat capaian, kekurangan, serta saran perbaikan dari Kementerian PANRB. "Dan kalau hal seperti ini terus diperbaiki, ke depannya, insyaallah reformasi birokrasi Indonesia akan tercapai akan terjaga," pungkas Menteri Retno. (don/HUMAS MENPANRB)
