Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama jajaran Pemprov Sulawesi Selatan usai Sapa ASN Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (19/07).
MAKASSAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu sekaligus mengajar para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan tersebut Menteri Anas bicara soal pentingnya penggunaan digitalisasi dalam menjalankan roda pemerintahan, dan juga perihal pelaksaan reformasi birokrasi.
“Bapak Presiden RI sudah banyak meresmikan jalan tol fisik, dan ini saatnya kita membangun jalan ‘Jalan Tol Pelayanan Publik’ melalui digitalisasi, menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden,” jelasnya saat Sapa ASN Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (19/07).
Disampaikan jika tantangan layanan digital saat ini membutuhkan perubahan dari kondisi yang rumit, kompleks, dan panjang, menjadi lebih simpel, mudah, cepat, dan transparan. Ke depan, masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal, dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu fotokopi KTP.
Saat ini pun Indonesia telah memiliki Govtech “INA Digital” dibawah naungan PERURI yang merupakan adaptasi dari success story Govtech dari negara TOP 20 EGDI. Diyakini bahwa bersama INA Digital sebagai menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia, dapat mewujudkan pelayanan publik yang berbasis citizen-centric yang semakin holistik dan komprehensif. Dengan demikian, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah akan meningkat, kualitas hidup masyarakat akan meningkat, dan mendatangkan berbagai dampak positif lainnya.
Mantan Kepala LKPP ini juga menjelaskan dalam jangka pendek, pada tahun 2024, GovTech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu, juga integritas layanan-layanan lain yang sudah siap untuk dikonsolidasikan.
Dihadapan para ASN Prov Sulsel, dikatakan bahwa birokrasi merupakan engine yang menentukan keberhasilan suatu negara. Oleh karena itu, baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penuntasan berbagai permasalahan lain yang kita hadapi.
Dalam capaian reformasi birokrasi, Menteri Anas mendorong agar jajaran pemerintah di lingkup Sulawesi Selatan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Indeks RB Pemprov Sulsel berada jauh diatas Nilai rata-rata RB Pemprov secara nasional. Namun, untuk nilai SAKIP Pemprov Sulsel masih berada dibawah Nilai Rata-Rata SAKIP Pemprov secara nasional.
“Indeks RB Pemprov Sulsel terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, puncaknya pada tahun 2023 indeks RB Pemprov Sulsel mencapai predikat BB. Sedangkan nilai SAKIP Pemprov Sulsel tahun 2023 predikat B,” ucapnya.
Lebih lanjut juga disampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat birokrasi dengan merekrut 22.723 talenta digital dan 794 auditor, bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik melalui teknologi dan pengawasan yang lebih ketat.
Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Saat ini, beberapa kabupaten dan kota telah menerapkan MPP Digital, yakni Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bantaeng, Kota Palopo, dan Kabupaten Gowa. Beberapa kabupaten dan kota lainnya juga telah mengajukan peminatan untuk menerapkan MPP Digital, yakni Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kota Parepare.
Pada sektor layanan pengaduan pelayanan publik, data Lapor! Tahun 2023 menunjukan total laporan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 56 laporan, dengan persentase tindak lanjut sebesar 98 persen. 3 topik laporan terbanyak se-Sulawesi Selatan antara lain: Hak pekerja, infrastruktur jalan, dan izin pertambangan.
Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Dengan demian masyarakat merasakan kemudahan dalam mengurus pelayanan.
“Kami berharap seluruh upaya kami dapat memberikan dampak nyata pada masyarakat.” tandasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
