Suasana pertemuan dengan Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) dan Tony Blair Institute (TBI), di Jakarta, Selasa (23/07).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan memperkuat kebijakan Digital Public Infrastructure (DPI) dan memperluas penerapannya melalui kerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) dan Tony Blair Institute (TBI).
“Pertemuan antara Kementerian PANRB dengan Perwakilan BMGF bertujuan mendiskusikan tindak lanjut pertemuan di Singapura, dalam pembahasan DPI dan hubungannya dengan Inklusi keuangan,” jelas Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam pertemuannya dengan Perwakilan BMGF dan TBI, di Jakarta, Selasa (23/07).
Anas memaparkan, saat ini Kementerian PANRB sedang mengkoordinir percepatan Transformasi Digital Pemerintah melalui Perpres No. 82/2023 yang mengintegrasikan layanan publik digital prioritas dan DPI tahap awal bersama Portal Nasional sebagai infrastruktur dasar untuk layanan digital.
Misi Kementerian PANRB selaras dengan salah satu pilar BMGF yang berkaitan dengan inklusi keuangan dan DPI. Dengan memanfaatkan DPI, Kementerian PANRB berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi biaya operasional, meningkatkan aksesibilitas, dan memastikan bantuan tepat sasaran.
"Semoga pertemuan hari ini dapat menjadi langkah baik kolaborasi yang kuat untuk optimalisasi DPI dalam mendukung keuangan inklusi di Indonesia, terutama pada level praktis di daerah,” imbuh Anas.
Indonesia Country Lead The Bill & Melinda Gates Foundation Brooke Patterson mengungkapkan pihaknya telah lebih dari satu dekade mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Sama halnya dengan negara lain, komitmen digitalisasi merupakan keputusan politis di Indonesia sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Hasil konkret yang diharapkan adalah pembayaran elektronik, penyaluran bantuan sosial, dana hibah, dan subsidi terealisasi secara efektif. "DPI dan Digital ID dapat membantu memudahkan targeting berbagai bantuan sosial," ujarnya.
Lebih lanjut, Kementerian PANRB tengah mengajukan usulan kerja sama untuk melaksanakan pilot project di tingkat daerah dalam menguji implementasi digital payment sebagai bagian dari DPI. Hal itu turut mendukung transformasi digital pemerintah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara signifikan. "Harapan kami, kerja sama dalam tingkat regional dapat berjalan pada tahun depan," pungkas Brook. (clr/HUMAS MENPANRB)
