Menteri PANRB Rini Widyantini pada Diplomatic Lunch Hosted by the Australian Ambassador in Honour of the Governor of South Australia di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
JAKARTA – Indonesia dan Australia terus memperkuat kemitraan strategis yang telah terjalin selama ini. Dalam pertemuan dengan Governor of South Australia Frances Adamson AC, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini membahas reformasi sektor publik, peningkatan kapasitas dan tata kelola, serta transformasi digital sektor publik.
“Pertemuan dengan Ambassador Brazier, Gubernur Adamson, dan Profesor Stirling dari Flinders University adalah kesempatan yang sangat istimewa. Lewat pertemuan ini, kami dapat saling bertukar pandangan terkait hal-hal yang menjadi mutual interest antara Indonesia dan Australia,” ujarnya dalam Diplomatic Lunch Hosted by the Australian Ambassador in Honour of the Governor of South Australia di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menteri Rini menjelaskan, dalam agenda transformasi digital nasional, penguatan kapasitas SDM menjadi faktor yang sama pentingnya dengan pengembangan teknologi. Untuk itu, Indonesia berfokus pada peningkatan kompetensi lebih dari 6,7 juta ASN, terutama dalam literasi digital, pengambilan keputusan berbasis data, analisis kebijakan, manajemen publik yang adaptif, dan mobilitas talenta.
Menurutnya, peluang kemitraan dengan universitas-universitas kelas dunia perlu terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemimpin sektor publik melalui program pendidikan eksekutif, program magister, sertifikasi profesional, dan mikro-kredensial yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Potensi kolaborasi yang lebih erat antara instansi pemerintah Indonesia dan universitas Australia juga menjadi langkah strategis dalam menyiapkan talenta kepemimpinan sektor publik yang unggul.
Pada kesempatan itu, Menteri Rini juga memaparkan urgensi dukungan terhadap peran ASN perempuan sebagai upaya membangun birokrasi yang inklusif dan adaptif. Ia juga menegaskan setidaknya ada empat pendekatan yang perlu terus di dorong bersama, yaitu pertama legislasi dan kebijakan yang berpihak dan adil; kedua, transformasi budaya organisasi; ketiga, keteladanan kepemimpinan; dan keempat, penguatan semangat women support women melalui jejaring, mentoring, dan coaching yang terstruktur.
Lebih lanjut dijelaskan, komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan hasil reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata. Penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi agenda strategis, mengingat lebih dari 6,7 juta ASN berperan langsung dalam pelaksanaan layanan publik di seluruh Indonesia.
“Indonesia meyakini bahwa transformasi digital harus tetap berlandaskan pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” ungkap Rini.
Indonesia memandang Australia sebagai mitra strategis yang memiliki hubungan erat dan saling menguntungkan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Rini menyebut pertemuan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat pemahaman bersama sekaligus mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama ke depan.
“Di tengah perubahan yang semakin cepat, mulai dari perkembangan teknologi hingga dinamika ekonomi dan sosial, saya meyakini bahwa Indonesia dan Australia memiliki peluang besar untuk bekerja sama lebih erat dalam reformasi sektor publik, pemerintahan digital, pengembangan pemimpin masa depan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tandasnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
