Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menerima audiensi Plt. Kepala BPOM L. Rizka Andalusi beserta jajaran, di Jakarta, Kamis (21/03).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas capaiannya pada kenaikan nilai indeks reformasi birokrasi (RB) serta nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Prestasi ini menunjukkan keseriusan BPOM dalam mengimplementasi reformasi birokrasi (RB) Tematik.
Menteri Anas berharap BPOM dapat menjadi bagian dari birokrasi berdampak dan melakukan jemput bola dalam menjalankan layanannya. “Saya sangat berharap BPOM ini bisa menjadi bagian birokrasi yang berdampak. Kedua, jemput bola. Sebenarnya RB berdampak ini intinya kan dampak bukan administrasi,” ujarnya dalam audiensi dengan Kepala BPOM, di Jakarta, Kamis (21/03).
Menurutnya, BPOM dapat melakukan monitoring dan evaluasi pada UPT BPOM yang tersebar di daerah termasuk yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP). “Harapan saya bisa di monev, sejauh mana jemput bolanya, bisa diukur ouput dan outcomenya perbulan, pertahunnya berapa,”ungkapnya.
Untuk diketahui pada 2022-2024, praktik terbaik (best practice) BPOM telah dilakukan benchmark dalam pengelolaan RB oleh sembilan kementerian/lembaga dan penyelenggaraan pelayanan publik oleh enam kementerian/lembaga. Kemudian pada penerapan Zona Integritas (ZI), sejak 2017 hingga 2023, terdapat 31 unit kerja BPOM yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan 5 unit kerja predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Khusus di tahun 2023, BPOM mengusulkan 9 unit kerja untuk memperoleh predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, tiga diantaranya memperoleh predikat Menuju WBK. “Saya senang lihat tadi beberapa angka-angka terutama WBK dan WBBMnya mudah-mudahan nanti bisa terus didorong, saya kira bisa lebih fokus untuk bisa lebih meningkatkan beberapa capaiannya. Selamat atas capaian ini,” tutur Menteri Anas.
Lebih lanjut Menteri Anas juga berpesan kepada BPOM untuk menginteroperabilitaskan beberapa aplikasi dalam satu portal sebagai upaya mendukung transformasi digital pada pemerintahan. Ditegaskan bahwa arahan Presiden Joko Widodo tidak ada lagi satu inovasi, satu aplikasi. “Nah sekarang bagaimana aplikasi yang ada diinteroperabilitaskan ke dalam satu portal sehingga semua masuk satu portal, sehingga portal itu akan mengintegrasikan semua layanan yang dibutuhkan masyarakat. Mudah-mudahan nanti bisa segera diwujudkan,” imbuh Anas.
Adapun beberapa hal yang telah dilakukan BPOM dalam mengakselerasi RB Tematik diantaranya yaitu peningkatan pengunaan produk dalam negeri (PDN) pada pengadaan barang/jasa. Dalam kesempatan itu, Plt Kepala BPOM L. Rizka Andalusia menyampaikan bahwa hal itu dilakukan melalui kegiatan aksi monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan dan melalui akselerasi peningkatan penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa BPOM berdasarkan Instruksi Presiden No. 2/2022 sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa BPOM.
Selanjutnya, pada digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, BPOM melakukan edukasi masyarakat terhadap 874 Desa Pangan Aman melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa online tahun 2023 yang berdampak pada percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan konsumsi pangan bernutrisi untuk penurunan prevalensi stunting. Sementara, pada peningkatan investasi juga telah dilakukan deregulasi perizinan berusaha dan proses pendaftaran secara elektronik untuk memudahkan pelaku usaha dan tranparansi perizinan (66 layanan perizinan di BPOM).
Lebih lanjut disampaikan, BPOM juga telah melakukan beberapa upaya dalam pengentasan kemiskinan. Seperti, pembinaan 739 fasilitator dan pendampingan 2.787 UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan pada tahun 2023, serta sosialisasi dan bimtek peningkatan pengetahuan terhadap 17.547 UMK pangan. Terakhir, dijelaskan bahwa BPOM juga telah melakukan beberapa upaya dalam pengendalian inflasi salah satunya melalui pengawasan dan pelaporan secara elektronik terhadap realisasi produksi, impor, dan distribusi obat dan makanan untuk mencegah penumpukan barang (dumping). (HUMAS MENPANRB)
