Menteri PANRB Rini Widyantini saat berdiskusi dengan pengurus KADIN terkait transformasi digital pemerintah, di Jakarta, Selasa (25/02/2025).
JAKARTA – Tata Kelola pemerintahan yang transformatif melalui pemanfaatan tren teknologi digital terus dikebut untuk mengakselerasi pelayanan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mempercepat hal ini diperlukan orkestrasi kebijakan lintas sektor di instansi pemerintah. Tidak terbatas sinergi dan koordinasi antar instansi pemerintah, pihak swasta pun dinilai berpeluang untuk berkontribusi dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintah.
Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat pertemuan dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, di Jakarta, Selasa (25/02/2025).
“Kami senang dengan adanya peluang kolaborasi dunia usaha dalam mempercepat transformasi digital pemerintah. Karena di samping bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat, kita juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Menteri Rini.
Berdasarkan Prioritas Nasional (PN) ke-7, fokus utama adalah penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan mampu memberikan pelayanan yang prima. Menurut Rini, berdasarkan PN ke-7, KADIN berpotensi besar menjadi mitra sinergis dengan berperan aktif mendukung implementasi RPJMN 2025-2029. Dukungan KADIN dapat diberikan melalui beberapa key points kolaborasi pada sejumlah area strategis.
Dukungan tersebut dapat berupa penguatan teknologi digital melalui investasi dan kemitraan, serta dukungan untuk adopsi layanan digital pemerintah di masyarakat maupun dunia usaha. Dengan best practices yang ada dari dunia usaha, KADIN dapat mendukung percepatan transformasi digital pemerintah.
Selanjutnya, KADIN dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas keamanan siber bagi pemerintah melalui standar industri, dan berkolaborasi dalam mitigasi risiko serangan siber melalui forum diskusi dan simulasi keamanan siber.
Rini mengungkapkan tidak hanya terkait teknologi, KADIN pun dinilai berpotensi dalam pengembangan SDM Digital untuk Pemerintahan. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi digital bagi ASN, serta berkolaborasi dengan pemerintah dalam riset dan pengembangan teknologi (termasuk AI, big data, IoT) untuk efisiensi birokrasi.
“Melalui kolaborasi yang berorientasi pada shared program dan shared activities dengan berfokus pada pencapaian shared outcome tersebut, kita dapat mengakselerasi transformasi digital nasional demi mewujudkan birokrasi yang modern, pelayanan publik yang prima, serta iklim integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional,” pungkas Rini.
KADIN adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian. Pembentukan KADIN bertujuan untuk mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal. Wakil Ketua Umum Bidang Transformasi Teknologi dan Digital Teguh Ananta Wikrama menyampaikan kesiapan KADIN dalam mendukung transformasi digital pemerintah baik dari segi teknologi maupun SDM.
“Kami siap berkontribusi untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam transformasi digital pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Teguh. (del/HUMAS MENPANRB)
