Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB saat bertemu Minister for Government Services Bill Shorten, Rabu (18/10).
CANBERRA – Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan pertemuan dengan Menteri Pelayanan Pemerintah Australia (Minister for Government Services) Bill Shorten. Pertemuan menteri kedua negara membahas transformasi digital pelayanan publik yang dilakukan Indonesia maupun Australia.
“Pertemuan membahas praktik transformasi digital pelayanan publik kedua negara. Saling berbagi best practices. Ada beberapa insight dari pengalaman Australia, demikian pula kami paparkan percepatan transformasi pelayanan publik di Tanah Air yang memang juga menjadi concern Presiden Jokowi,” kata Anas di Kantor Kementerian Pelayanan Pemerintah Australia, Rabu (18/10).
Pada kesempatan tersebut Menteri Anas menjelaskan bahwa selama memimpin delegasi Indonesia ke Australia, pihaknya telah bertemu Australian Public Service Commission (APSC), Services Australia, Data Transparency Commission, Australian National University, dan akan bertemu dengan Digital Transformation Agency.
Dari pertemuan tersebut, ada beberapa kesimpulan yang bisa didapatkan, di antaranya reformasi pelayanan publik perlu dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan. “Di beberapa kasus, perubahan inkremental dan bertahap cenderung lebih efektif, seperti yang dilakukan Australia, meskipun tetap ada plus dan minusnya,” jelas mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Pelayanan publik di Indonesia, lanjut Anas, saat ini sudah on the track. Tantangan-tantangan yang dihadapi Australia dan Indonesia cukup memiliki kesamaan, seperti ego sektoral pada inisiasi integrasi, cakupan wilayah yang luas, hingga disparitas literasi digital antara daerah tertentu dan kota-kota besar.
“Untuk melakukan transformasi, khususnya layanan pemerintah, perlu dibangun trust baik antara pemerintah dan masyarakat, ataupun antar internal instansi pemerintah, serta komitmen dari pimpinan tertinggi untuk menghasilkan regulasi yang memaksa, sehingga harus dipatuhi oleh seluruh instansi pemerintah,” ujarnya.
Delegas Indonesia juga telah berkunjung ke pusat operasi layanan masyarakat Australia, termasuk di antaranya pemberian layanan kesejahteraan kepada masyarakat, serta telah intensif menggunakan layanan digital (MyGov) dengan tidak meninggalkan layanan secara fisik, sehingga memastikan semua layanan bersifat inklusif
Pemerintah Indonesia juga berupaya dengan strategi serupa yakni fokus pada layanan dasar berupa layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial, dengan pondasi digital ID, digital payment, dan data exchange, tanpa meninggalkan layanan fisik dan mendekat ke masyarakat (mobile services) yang bersifat inklusif.
“Kami berharap Australia dapat menjadi mitra strategis, bersama-sama kita membangun ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.
Kementerian Pelayanan Pemerintah Australia sendiri bertugas melayani warga Australia dengan memberikan layanan dan pembayaran berkualitas tinggi dan mudah diakses secara efisien atas nama pemerintah. Kemudian juga menyediakan layanan kesehatan, pembayaran dan layanan, serta layanan anak yang berkualitas tinggi. Secara umum Kementerian tersebut bertanggung jawab memberikan layanan sosial, kesejahteraan, Kesehatan, Pendidikan, dan lainnya kepada masyarakat. (HUMAS MENPANRB)
