JAKARTA – Pemerintah terus berupaya mendekatkan pelayanan yang terintegrasi, cepat, mudah, dan terjangkau kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain itu, pelayanan publik juga dipastikan bermuara pada satu tujuan yang efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui penerapan inovasi pelayanan publik.
Mengakselerasi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini akan meresmikan MPP secara serentak di sembilan daerah pada Senin, 15 Desember 2025. Dalam kesempatan yang sama Menteri Rini juga akan memberikan penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pemerintah daerah yang senantiasa memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung program prioritas nasional.
“Dua agenda besar ini menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik dan pembangunan MPP menjadi dua pilar yang saling menguatkan dalam upaya transformasi pelayanan publik di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru, di Jakarta.
Sembilan MPP yang akan diresmikan itu tersebar di sembilan provinsi. Peresmian ini juga menambah jumlah MPP, dari yang semula 296 MPP menjadi 305 MPP di seantero Indonesia.
Sembilan daerah yang akan resmi memiliki MPP itu yakni Kabupaten Aceh Barat; Kabupaten Batu Bara; Kabupaten Bintan; Kabupaten Batang Hari; Kabupaten Way Kanan; Kabupaten Cianjur; Kabupaten Balangan; Kabupaten Malinau; dan Kabupaten Buol.
Selain penyelenggaraan MPP, lanjut Deputi Otok, Kementerian PANRB juga terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui inovasi yang terukur dan terstruktur, salah satunya melalui penyelenggaraan KIPP 2025.
“Kompetisi ini dimulai dengan peluncuran pada 21 Maret 2025, yang menandai awal dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemetaan jelas terhadap kemajuan dan pencapaian inovasi pelayanan publik di Indonesia,” ungkapnya.
Adapun rangkaian KIPP Tahun 2025 telah resmi berakhir. Hal ini ditandai dengan terpilihnya 28 inovasi sebagai OPSI KIPP Tahun 2025 yang terdiri dari 25 inovasi di Kelompok Umum dan 3 inovasi di Kelompok Replikasi.
“Inovasi-inovasi tersebut mencerminkan kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, di mana teknologi menjadi salah satu elemen penting dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan transparan. Oleh karena itu, penting untuk melanjutkan dan mengoptimalkan scaling up dari inovasi-inovasi ini, agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat,” pungkas Deputi Otok.
Peresmian sembilan MPP serta pemberian penghargaan OPSI KIPP 2025 ini dapat diikuti secara daring pada kanal YouTube Kementerian PANRB pada pukul 09.00 WIB. (fik/HUMAS MENPANRB)
