JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi memerintahkan Badan kepegawaian Negara (BKN) untuk fokus dalam mengembangkan manajemen kepegawaian, mulai dari perencanaan sampai pensiun. BKN juga diminta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ingin melakukan tes CPNS, serta memberikan pertimbangan teknis kepada Kementerian PANRB dalam penetapan formasi CPNS.
Hal itu dikatakan Menteri saat kunjungan kerja ke kantor pusat BKN, di Jakarta, Selasa (04/11). Dalam kesempatan itu, Menteri yang didampingi Kepala BKN Eko Soetrisno melakukan teleconference dengan jajaran pegawai BKN di seluruh tanah air yang tersebar di kantor-kantor regional, yakni Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, DKI Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, hingga Papua Barat dan Aceh, yang baru dibentuk. “Mari kita mengimplementasi reformasi birokrasi mulai dari diri sendiri agar instansi kita dapat menciptakan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Menteri PANRB mengungkapkan, kebijakan moratorium pengadaan CPNS tidak lepas dari besarnya beban APBN. Untuk itu perlu dipikirkan ulang, langkah apa yang terbaik.
Dalam kesempatan itu, Kepala BKN mengamini bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk moratorium, terutama agar jumlah PNS yang menumpuk di suatu instansi dapat diredistribusi. “Manfaatkan pegawai yang ada, kalau kurang pegawai dapat diredistribusi. Moratorium juga akan berdampak untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang ada,” papar Eko Sutrisno.
Dalam kunjungan kerja itu, Menteri PANRB berkesempatan melakukan peninjauan tes CPNS Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan sistem CAT. Dia sempat menyaksikan layar monitor nilai tes peserta, dan mendapat penjelasan secara rinci mengenai hasil tes peserta. Bahkan Yuddy mendapat penjelasan, kenapa Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi tidak lolos tes kompetensi dasar (TKD). (bby/HUMAS MENPANRB)
