DEPOK - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kota Depok. “Dari 6 orang yang saya tanya tadi semuanya menyatakan puas atas pelayanan yang mereka dapat," ujar Yuddy mengawali arahannya kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) Kota Depok, Jumat (06/03).
Kunjungan kerja diawali dengan shalat Jumat di Masjid di kompleks Balaikota Depok, dilanjutkan dengan menyantap nasi jagung bersama Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Kapolres Depok Subarkah. Menurut Walikota, nasi jagung merupakan menu wajib dalam program one day no rice. "Meski kelihatan sederhana, langkah ini bisa mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan," ujarnya.
Di sela-sela menikmati santap siang, Yuddy sempat menanyakan, kenapa nasi jagung warnanya putih, yang dijawab Walikota bahwa jagungnya khusus, dan belum beredar di pasaran secara luas. Usai santap siang, Yuddy langsung berkeliling di PTSP yang berada di lantai dasar Kantor Pemerintah Kota Depok. "Sedang ngurus apa bu ? Kalau bikin SIUP berapa lama ? Berapa bayarnya ?" tanya Yuddy kepada beberapa warga yang tengah mengurus ijin.
Menteri pun cukup puas dengan jawaban warga yang menyatakan semuanya berjalan cepat dan tansparan. "Kalau SIUP lima hari jadi pak," jawab seorang ibu yang sedang menunggu antrean untuk mengambil SIUP.
Bukan hanya loket pengurusan ijin yabg dukunjungi Yuddy, yang didampingi Walikota dan Kapolres Depok. Loket-loket untuk mengurus berbagai administrasi juga disambangi Yuddy. "Apakah semua sudah PNS," tanya Menteru kepada para penjaga loket pelayanan tersebut. Hampir semua menjawab bahwa mereka sudah PNS.
Dari loket pelayanan, Menteri Yuddy menuju lantai 10 gedung yang sama. Sekitar 500 pegawai ASN/PNS Kota Depok sudah menunggu di auditorium tersebut. Diawali dengan sambutan selamat datang oleh sang Walikota, Yuddy pun menyampaikan arahannya. "Depok tahun sembilan puluhan dengan sekarang sudah jauh berbeda. Kemajuan yang pesat ini harus diantisipasi dengan baik,. Ini semua menjadi tugas ASN untuk membuat Kota Depok menjadi kota yang ramah dan nyaman dijadikan tempat tinggal, " ujarnya.
Menurut Yuddy, Depok harus sudah mempunyai rencana tata kota yang baik agar tidak menjadi seperti Jakarta yang selalu mengalami kemacetan. "Sudah semestinya dipikirkan tempat hunian vertikal. Untuk sekolah , misalnya dengan rayonisasi," ujarnya.
Untuk mewujudkan itu, lanjut Yuddy, diperlukan pegawai ASN yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan kota atau planologi. Tetapi itu belum cukup. "Kita semua harus berpikir dan bekerja secara lintas sektor. Tinggalkan ego sektor. Satu dinas harus bahu membahu dengan dinas dan SKPD lain. Kehadiran Pak Kapolres di sini membuktikan bahwa kita bekerja lintas sektor, " imbuhnya.
Perkembangan kota depok sangat pesat terutama penduduknya merupakan tantangan tersendiri. Sebagai kota metropolitan, sebagai penyangga Ibukota RI, memang terbuka peluang-peluang di sektor ekonomi, yang bisa juga meningkatkan pendapatan daerah.
Tetapi dari sisi lain juga munculkan tantangan dan masalah-masalah perkotaan. "Kalau tidak segera diantisipasi akan mempersulit tata kelola kota itu sendiri," tegasYuddy.
Pesatnya pertumbuhan penduduk, yang saat ini sudah lebih dari dua juta menuntut ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Tahun 90-an penduduknya 1,7 juta tetapi sekarang sudah dua juta lebih. Warga membutuhkan air minum, logistik, lingkungan, kebersihan dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan dibutuhkan kerjasama dengan pemda di sekitar Depok. Keterpaduan sistem transportasi juga perlu pemikiran terintegrasi dan visioner.
"Tetapi saya tidak khawatir. Saya percaya Pak Walikota punya pemikiran jauh ke depan. Selain itu, Pak Nur Mahmudi juga perlu memikirkan legacy bagi warga Depok," imbuhnya. Namun Yuddy mengingatkan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya di pundak Walikota, tetapi juga harus dipikul bersama seluruh ASN Depok.
Dia mencontohkan, untuk membatasi pertumbuhan penduduk, bisa saja dengan mewajibkan keluarga berencana bagi penduduk Depok. Sebagai kota yang sangat dekat dengan Jakarta, perlu juga dibudayakan pembangunan rumah ke atas. Misalnya dengan membangun apartemen murah.
Sebagai perbandingan, Yuddy mencontohkan Singapura, yang semua penduduknya baik yang kaya atau yang miskin tinggal di apartemen. "Bangunannya sama. Yang berbeda hanya isinya. Mungkin perlu pola subsidi. Misalnya, kalau ada satu apartemen mewah harus dibangun apartemen murah untuk rakyat. Buktinya, Singapura yang penduduknya 5.5 juta jiwa, tetapi mereka bisa menata dengan baik," imbuh Yuddy.
Usai bertatap muka dengan jajaran ASN, Yuddy melakukan kunjungan (blusukan) ke sejumlah pelayanan publik yang ada di Kota Depok. Kunjungan pertama dilakukan di BPJS Kesehatan. Di tempat itu Yuddy berbincang-bincang dengan sejumlah warga masyarakat yang tengah mengurus pembuatan kartu BPJS kesehatan. Bahkan Menetri sempat memberikan uang jajan kepada seorang anak yang ikut ibunya untuk mengurus BPJS Kesehatan.
Kunjungan berlanjut ke Polresta Depok, yang lokasinya berdekatan dengan BPJS. Meskipun sudah tidak tampak adanya pelayanan SIM, Menteri mendapat gambaran bahwa ujian SIM di Depok masih dilakukan secara manual, belum menggunakan sistem komputer.
Menteri juga menyaksikan ruang kendali, yang bisa memantau berbagai aktivitas di Depok, termasuk gerbang Balaikota. “Jadi kami bisa memantau situasi di berbagai sudut Kota Depok, sehingga bisa segera melakukan langkah antisipasi jika diperlukan,” ujar Kapolresta Depok Subarkah.
Yuddy mengapresiasi fasiliats tersebut. Tetapi dia berharap fasilitas nya bisa diperbanyak, sehingga kawasan yang bisa dipantau juga lebih banyak. “Kalau perlu kerjasama dengan Pemkot,” ujarnya sambil menunjuk Nur Mahmudi yang mendampinginya.
Selepas kunjungan ke Polres, Yuddy meluncur ke Kota Kembang untuk mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Depok, dan Unit Pemadam Kebakaran. Blusukan setengah hari itu diakhiri di Puskesmas Sukmajaya, yang sudah memiliki fasilitas rawat inap. Di Depok sudah ada enam Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap.
Sedianya, Menteri Yuddy akan melakukan kunjungan ke kantor Imigrasi dan RSUD Kota Depok. Tetapi karena waktunya sudah sore, kunjungan di kedua lokasi itu batal. (ags/HUMAS MENPANRB)
