Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Semester I 2024 pada Menteri PANRB Rini Widyantini, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (25/04/2025).
JAKARTA – Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja dan keuangan instansi pemerintah yang lebih baik. Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh BPK diharapkan berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan upaya BPK tidak lain adalah upaya untuk menjaga Kementerian PANRB berkinerja dalam koridor yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Pemeriksaan tersebut bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa kinerja Kementerian PANRB telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah mencapai output yang diharapkan secara efektif dan efisien,” ujarnya dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Semester I 2024 pada Kementerian PANRB, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (25/04/2025).
Kementerian PANRB memiliki peran strategis dalam mengawal Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada poin “memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Poin tersebut berisi arahan untuk melaksanakan transformasi digital.
Komitmen akselerasi transformasi digital sebagai upaya dalam memperbaiki kualitas layanan inklusif kepada masyarakat dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan prioritas pada bantuan sosial, antikorupsi, dan hilirisasi. "Presiden Prabowo senantiasa menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan kolusi, khususnya, pada isu kebocoran anggaran dan penyelewengan," imbuh Rini.
Peredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diperoleh Kementerian PANRB sebanyak sepuluh kali berturut-turut dari BPK hingga tahun 2025. Rini kemudian menyampaikan bahwa Kementerian yang dipimpinnya berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan tindak lanjut tersebut.
Ia turut mengapresiasi kinerja BPK atas hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan kepada Kementerian PANRB. BPK juga menyampaikan LHP Kinerja atas efektivitas implementasi SPBE instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan dalam kesempatan tersebut.
Rini menekankan agar kolaborasi antara Tim Pemeriksa di BPK dan Kementerian PANRB beserta jajarannya terus berlanjut. “Mari kita menyatukan langkah, menyelaraskan tindakan, dan memperkuat komitmen kita terhadap peningkatan kinerja,” ujarnya.
Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq mengungkapkan visi BPK adalah menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya, keberhasilan dari instansi yang diperiksa oleh BPK juga menjadi prestasi bagi mereka. "Kami senang jika entitas yang diperiksa mencapai visinya, kami membuka diri melakukan diskusi dan pemeriksaan kinerja untuk mengimplementasikan arahan Presiden," ungkapnya.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara itu juga menyampaikan apresiasinya atas upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian PANRB dalam rangka implementasi SPBE nasional dengan cara mengkoordinasikan penyusunan arsitektur SPBE nasional. Langkah tersebut dinilai dapat menekan kekhawatiran akan aplikasi pemerintah pusat dan daerah yang efektifitasnya belum optimal hingga terjadi redundansi.
Akhsanul mengakhiri sambutan dengan menyampaikan langkah yang akan ditempuh BPK untuk mendukung Kementerian PANRB. "Kami juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan entitas lainnya seperti Komdigi, BSSN, dan sebagainya dalam pengembangan SPBE," tutupnya. (clr/HUMAS MENPANRB)
