JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang berkomitmen perbaikan pelayanan publik melalui berbagai inovasi. Menyelenggarakan kompetisi adalah salah satu cara Pemprov Jawa Barat untuk membudayakan inovasi di kalangan birokrasi.
“Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) bertujuan membiasakan budaya berinovasi di kalangan birokrasi,” jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat menjadi Keynote Speaker pada Peluncuran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, secara virtual, Kamis (22/07).
Kompetisi juga menjadi upaya menjaring inovasi ciptaan instansi pemerintah, serta memberikan apresiasi bagi penyelenggara yang berkinerja luar biasa dalam memberikan pelayanan publiknya. Jawa Barat, baik provinsi maupun kabupaten dan kotanya, cukup aktif melahirkan sejumlah inovasi yang diantaranya berhasil meraih gelar Top Inovasi dalam gelaran KIPP. Hingga saat ini kurang lebih terdapat enam Top Inovasi yang sudah ada, baik dari tahun 2019 hingga 2021.
Diah menegaskan inovasi tidak selalu soal kecanggihan teknologi, meski di masa mendatang inovasi pelayanan publik memerlukan sentuhan teknologi. Salah satu contohnya inovasi Penanganan Penyakit Malaria melalui Sistem EDAT dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, yang berhasil menjadi salah satu Top Inovasi Terpuji pada KIPP 2015, kemudian menjadi juara di level dunia pada United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2018. Inovasi ini mampu mengendalikan penyebaran penyakit malaria walaupun secara geografis wilayah tersebut, yang sebagian besar berupa rawa-rawa, tidak mungkin terbebas sepenuhnya dari nyamuk Anopheles sebagai vektor penyakit malaria.
Guru Besar Universitas Sriwijaya ini berharap agar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat dapat menjadi gerbang dan wadah untuk menempa inovasi-inovasi pelayanan publik dari Jawa Barat agar siap untuk berkiprah di tingkat nasional. Selain itu, inovasi di Jawa Barat diharapkan dapat tumbuh tidak hanya ‘menjamur’ tapi juga berkelanjutan dan melembaga, sesuai dengan arah pembinaan inovasi pelayanan publik di Indonesia berdasarkan amanat Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014.
Hal ini tentunya tidak terlepas dari komitmen pimpinan namun juga seluruh jajaran pemerintah. “Yang utama tentu saja bukan hanya soal kompetisi, melainkan bagaimana agar segenap inovasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat terutama di wilayah Jawa Barat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menekankan agar setiap unit kerja pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat dapat menjadikan inovasi menjadi sebuah gaya hidup, dan merupakan identitas dari Jawa Barat. Kang Emil, sapaan akrabnya, menganalogikan inovasi merupakan sebuah anak tangga yang dapat menaikkan derajat ke tempat yang lebih tinggi. “Kalau beberapa tahun kemarin hanya menapaki tiga anak tangga, mudah-mudahan tahun ini kita menapaki lagi banyak anak tangga menuju puncak kebaikan,” ungkapnya.
Menurut Kang Emil, semangat menjadi kunci untuk menciptakan inovasi. Seorang pimpinan memiliki dua pilihan, ingin business as usual hingga akhir jabatan, atau memiliki legacy atau warisan pada unit kerjanya, yakni sebuah terobosan yang bermanfaat untuk masyarakat. Hasil kerja keras para pimpinan unit kerja dapat menghasilkan suatu kemajuan dari lamban menjadi cepat, dari kusut menjadi lancar, maupun membawa perubahan dari tidak ada menjadi ada.
Para aparatur negara di wilayah Jawa Barat dapat membuat inovasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan turun ke lapangan dan mengetahui permasalahan masyarakat. Setelah permasalahan ditemukan kemudian didiskusikan bersama bagaimana cara mengatasinya, dengan mempertimbangkan kebermanfaatan, dan kemudahan penggunaan. Kang Emil pun berharap seluruh pemimpin pada unit kerja di kabupaten dan kota di Jawa Barat tidak hanya memiliki jabatan, namun juga harus memiliki warisan. (byu/HUMAS MENPANRB)
