Menteri PANRB Asman Abnur saat memberikan keterangan pers tentang capaian reformasi birokrasi dalam tiga tahun, di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), kamis (19/10)
JAKARTA – Tiga tahun sudah Pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Kabinet Kerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri (PANRB) Asman Abnur mengatakan, setidaknya ada empat program bsar yang dijalankan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Keenpat program tersebut adalah penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas aparatur, penataan kelembagaan dan tata laksana, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Program-program tersebut diyakini dapat mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi,” katanya dalam Konferensi Pers tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Kantor Staf Prsiden (KSP), Jakarta, Kamis (19/10).
Menteri Asman menyampaikan, untuk program penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas aparatur telah mengalami banyak kemajuan. Dari tahun ke tahun indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pada tahun 2015 indeks RB pada kementerian dan lembaga diangka 66.13 sementara di tahun 2016 meningkat menjadi 69.58.
Untuk Pemerintah Provinsi, indeks RB di tahun 2015 batu41.62 dan di tahun 2016 menjadi 56.69. dan untuk kabupaten/kota pada tahun 2015 baru mencapai 42.61, sedangkan ditahun 2016 mencapai 55.94.
Keberhasilan tersebut tak lepas dari adanya strategi percepatan penguatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Kementerian PANRB bersama berbagai instansi. Seperti integrasi perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, ujarnya.
Dijelaskan, dengan pembangunan e-performance based budgeting bagi pemerintah daerah, dilakukan penyederhanaan pelaporan pemerintah daerah yang tadinya harus membuat 5 laporan menjadi 2 laporan. Dalam hal.ini, pemerintah melibatkan perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas RB bagi Pemda. kerjasama dilakukan Kementerian PANRB dengan Indonesia Association of Public Administration (IAPA).
Menteri Asman juga menjelaskan jika pihaknya telah melakukan penataan kelembagaan pemerintah. Tahun 2014 terdapat 122 Lembaga Non Struktural (LNS) yang kemudian telah disederhanakan dengan melakukan penggabungan dan pembubaran sehingga tahun 2017 ini menjadi 99 LNS. Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lanjut Asman, merupakan transformasi dari Lembaga Sandi Negara dan Fungsi keamanan informasi dari Kemenkominfo.
Dalam program peningkatan kualitas SDM, pihaknya telah melakukan pengadaan CPNS untuk formasi khusus yaitu PTT Dokter, Bidan Desa, Guru Garis Depan, dan THL-TB di wilayah perbatasan, terpencil, dan terluar. Untuk formasi PTT Dokter dan Bidan Desa Kemenkes telah diangkat sebanyak 39.090, sementara GGD di Kemendikbud terdapat 6.296, dan THL-TB Pertanian Kementan sebanyak 6.058. “Pengadaan CPNS juga telah dilakukan dalam dua periode, dimana periode pertama diperuntukan bagi Kemenkumham dan Mahkamah Agung, sementara periode II untuk 60 K/L dan Pemprov Kalimantan Utara,” jelasnya.
Dari jumlah formasi 19.210 yang tersedia bagi Kemenkumham dan MA, ada sebanyak 1.137.731 pelamar, dan pada periode II dimana formasi yang tersedia sebanyak 17.928, dengan jumlah pelamar 1.295.925. Dari total formasi 37.138, ditujukan bagi lulusan terbaik atau cumlaude sebanyak 1.850, untuk penyandang disabilitas sebanyak 166, dan 196 formasi untuk putra putri Papua dan Papua Barat.
Lebih lanjut ia menjelaskan untuk program peningkatan kualitas pelayanan publik pihaknya telah melakukan berbagi terobosan, salah satunya pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pembangunan Mal Pelayanan Publik yang telah diresmikan di dua kota, yakni DKI Jakarta dan Surabaya merupakan sebuah bangunan yang menyediakan berbagai pelayanan administrasi dari berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemda, bahkan BUMN dan BUMD
“Konsep MPP yang terintegrasi memberikan kemudahan bagi masyarakat yang selama ini birokrasi dianggap berbelit. Inovasi pelayanan ini merupakan salah satu solusi untuk mempermudah segala pelayanan yang dibutuhkan warga,” tandasnya. (byu/don/HUMAS MENPANRB)
