Casing Baru, Software KORPRI Perlu Upgrade

 

 

JAKARTA –  Meskipun Undang-Undang mengenai kepegawaian sudah diganti dengan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), namun keberadaan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wadah profesi ASN tetap berjalan.  Namun azas netralitas dan integritas perlu dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang kini tengah digodok.

 

Hal itu dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi pertemuan dengan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (DPN KORPRI) di kantor Kementerian PANRB, Selasa (11/11).  “Hanya ganti nama saja. Casing baru tapi softwarenya tinggal diperbaiki dan di-upgrade,” ujarnya.

 

Dikatakan, Korpri menentukan performa pembangunan nasional dan wajah politik indonesia. “Sekarang, kalau misalnya direvitalisasi dalam bentuk pendayagunaan lalu kemudian diperankan kembali untuk pembangunan nasional ini, akan menjadi akselerator yang mempercepat tujuan pembangunan nasional,”imbuh Yuddy. 

Dalam hal ini, seluruh anggota KORPRI harus memahami, menjiwai  dan siap melaksanakan revolusi mentalbagi birokrat, bahwa era birokrasi sudah berakhir, dan berganti dengan era birokrasi melayani. Jadi melalui revolusi mental ini, KORPRI perlu direvitalisasi. Anggota KORPRI harus mengabdikan dirinya kepada negara, dan melayani rakyat sepenuh hati.

 

Ketua Umum DPN KORPRI Diah Anggraeni menambahkan, integritas KORPRI adalah Pegawai Negeri Sipil(PNS) dengan pembina Presiden. Jadi anggota KORPRI harus mendedikasikan loyalitas kepada pemerintah, bukan kepada partai politik atau golongan masyarakat tertentu. “Kalau PNS masuk ke ranah partai,langsung pecat, karena nilai integritasnya sudah hilang,” ujar Diah.

 

Dalam kesempatan itu, Diah mengundang Menteri PANRB untuk menghadiri acara peringatan ulang tahun KORPRI  ke-43 tahun, yang jatuh pada tanggal 29 November 2014.  Namun acaranya sendiri akan diselenggarakan pada 1 Desember 2014 di Monas, dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. (gin/HUMAS MENPANRB)