Jakarta, wapresri.go.id – Pemerintah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada tahun 2024. Dalam skala makro, berbagai kebijakan dan program telah disusun, diantaranya melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Dalam skala mikro, program-program tersebut telah menyasar langsung ke masyarakat, salah satunya melalui Bintan Inti Halal Hub (BIHH) yang telah berhasil mengekspor produknya ke mancanegara.
“Halal hub internasional yang dikunjungi Wakil Presiden di kawasan Industrial Estate Bintan itu sudah aktif industrinya. Industrial Estate tersebut sudah mulai melakukan ekspor ke berbagai negara. Bahkan, ekspor coconut (kelapa) yang menjadi basis industri disitu sudah melakukan ekspor ke empat benua,” papar Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) Bidang Komunikasi dan Informasi yang juga selaku Jubir Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangan persnya di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jl. Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta, Jumat (09/06/2023).
Lebih lanjut Masduki menyampaikan, keberhasilan BIHH dalam memproduksi produk halal berkualitas ekspor, diharapkan Wapres dapat menjadi inspirasi serta motivasi bagi daerah lain di Indonesia dengan produk unggulannya masing- masing.
“Jadi ibarat bis, itu sudah ada bisnya [regulasi], sudah ada supirnya [KNEKS dan KDEKS], butuh penumpang [pelaku industri dan konsumen]. Nah penumpangnya inilah yang dimaksud oleh Wapres adalah pelaku usaha yang ada di kawasan industri halal,” papar Masduki.
“Dalam konteks ini, Wapres mengapresiasi pelaku industri saat kunjungannya [ke BIHH] kemarin,” tambahnya.
Menurut Masduki, Wapres pun menilai, keberhasilan pembentukan halal hub ini akan bergantung pada afirmasi yang diberikan oleh para pemangku kepentingan yang terkait kepada para pelaku usaha.
“Kalau misalnya ada hub halal internasional seperti itu, kira-kira kemudahan-kemudahan apa saja, apakah perizinan, insentif, dan seterusnya. Itulah yang diharapkan Wapres supaya Gubernur ataupun Pemerintah Pusat dapat memberikan kemudahan- kemudahan itu,” imbuhnya.
Menutup keterangan persnya, Masduki juga menyampaikan bahwa terkait afirmasi, Wapres akan melaporkannya kepada Presiden untuk meminta arahan lebih lanjut.
“Lapor ke Presiden supaya ada insentif yang khusus, agar ada rangsangan terhadap para investor untuk menanamkan modalnya di kawasan industri halal atau hub internasional halal sehingga bisa berlomba-lomba untuk berinvestasi kesana. Begitu juga Wapres akan memanggil Kementerian Keuangan dalam konteks itu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, salah satu agenda kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepulauan Riau, Wapres K.H. Ma’ruf Amin melakukan peninjauan ke BIHH yang berada di Kawasan Industri Bintan Industrial Estate di Teluk Lobam, Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Kamis (08/06/2023).
Dalam kunjungan tersebut, Wapres memberikan apresiasinya terhadap produk-produk yang dihasilkan, yang juga merupakan produksi dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, kelapa yang merupakan produk unggulan BIHH, diantaranya telah diproduksi dalam bentuk bumbu, minuman, dan minyak kelapa.
Dalam BIHH ini, juga terdapat pabrik dan lahan yang siap dibangun, infrastruktur tersedia dalam 24 jam, layanan sertifikat air halal grade A, pusat layanan sertifikasi halal dan labolatorium, Majelis Ulama Indonesia, juga fasilitas pendukung lainnya, seperti perumahan pegawai, layanan kesehatan, tempat ibadah, pergudangan, serta layanan satu atap seperti izin usaha, izin kerja, ekspor impor, dan helpdesk halal. (NN/AS, BPMI – Setwapres)
