Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 23 Juni 2020. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang. Untuk mengantisipasi puncak kemarau tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus terus dilakukan.
Presiden Joko Widodo menegaskan kembali upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus terus dilakukan. Persiapan terhadap hal tersebut sudah harus berjalan dan dikoordinasikan dengan baik menjelang puncak kemarau.
Demikian disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 23 Juni 2020.
“Di tengah kesibukan kita dalam menghadapi pandemi ini jangan lupa kita juga memiliki sebuah pekerjaan besar dalam rangka mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan,” ujarnya mengawali pengantar rapat.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diperoleh Presiden menyebut, sebagian besar wilayah akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang. Dalam laporan tersebut, sebanyak 17 persen wilayah memasuki musim kemarau di bulan April, 38 persen di bulan Mei, dan 27 persen di bulan Juni.
“Untuk itu saya ingatkan kembali, yang pertama, mengenai manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik. Area-area yang rawan hotspot dan update informasi ini sangat penting. Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dasbor,” tuturnya.
Sebelumnya, pada kunjungan kerja ke Provinsi Riau tanggal 20 Februari 2020 lalu Kepala Negara melihat sendiri bagaimana sistem dasbor mampu menggambarkan situasi karhutla di wilayah tersebut secara terperinci. Sistem tersebut menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu NOAA, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.
Presiden berpendapat bahwa apabila sistem dasbor serupa itu juga diterapkan untuk memantau wilayah-wilayah rentan terjadinya karhutla, maka penanganan terhadap hal tersebut dirasa akan jauh lebih mudah dan efektif.
“Saya sudah melihatnya langsung dasbor itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu saya kira pengawasan akan lebih mudah,” kata Presiden.
Selain memanfaatkan teknologi, pengendalian karhutla juga dapat memanfaatkan infrastruktur pengawasan yang telah ada hingga ke tingkat bawah wilayah seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dapat bergerak dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk segera memadamkan titik api yang terdeteksi dan belum membesar.
“Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Kemarin sudah saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, dan kapolres untuk cepat tanggap mengenai ini,” ujarnya.
Di samping itu, Kepala Negara juga mengatakan bahwa sebagian besar terjadinya karhutla disebabkan karena ulah manusia baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan tersebut harus diterapkan secara tegas dan tanpa kompromi sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di Indonesia.
Adapun yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran di lahan gambut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Restorasi Gambut untuk siaga menjaga tinggi muka air pada lahan gambut untuk mencegah terjadinya kekeringan dan kebakaran lahan.
“Untuk mencegah kebakaran di lahan gambut saya minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten. Ini saya kira LHK, BRG, dan Kementerian PU terus menjaga agar tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah,” tandasnya. (BPMI Setpres)
