Presiden Joko Widodo melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Li Qiang yang digelar di Diaoyutai State House, Beijing, RRT, pada Selasa, 17 Oktober 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Li Qiang yang digelar di Diaoyutai State House, Beijing, RRT, pada Selasa, 17 Oktober 2023. Dalam pertemuan, Presiden Jokowi mengapresiasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia-RRT yang berkembang sangat baik dalam 10 tahun terakhir.
“RRT menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan RRT juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia,” ucapnya.
Melihat hal tersebut, Presiden menilai kerja sama antarkedua negara ini dapat turut menguatkan kerja sama regional dan internasional dengan perdamaian dan stabilitas menjadi kunci utamanya.
Selain itu, Kepala Negara juga turut menyampaikan sejumlah kerja sama Indonesia-RRT dalam beberapa bidang, antara lain dalam bidang investasi dan infrastruktur, salah satunya di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saya mengapresiasi kerja sama design planning antara Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Shenzen, serta minat swasta Tiongkok di Ibu Kota Nusantara untuk di bidang perumahan dan kesehatan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta dukungan PM Li Qiang untuk mendorong percepatan realisasi investasi Tiongkok di IKN. Di samping itu, juga meminta dukungan atas rencana penandatanganan MoU untuk pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara serta realisasi proyek tenaga angin dan tenaga surya.
Dalam bidang perdagangan, Kepala Negara menyampaikan kepada PM Li Qiang untuk juga mendukung perluasan akses pangan hingga produk pertanian dan perikanan Indonesia di Tiongkok.
“Saya mengharapkan dukungan Yang Mulia untuk perluasan akses pangan, produk pertanian, dan perikanan Indonesia di Tiongkok,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.
(BPMI Setpres)
