Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Sidang Ke-144 Assembly of The Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings yang digelar di Mangupura Hall, Bali Internasional Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Minggu, 20 Maret 2022. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Sidang Ke-144 Assembly of The Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings yang digelar di Mangupura Hall, Bali Internasional Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Minggu, 20 Maret 2022. Dalam sambutannya, Presiden menyebut bahwa tantangan yang dihadapi dunia saat ini tidaklah makin mudah, antara lain disrupsi teknologi, regulasi yang kalah cepat dari perubahan teknologinya itu sendiri, hingga inflasi.
“Satu masalah belum selesai muncul masalah yang kedua, yaitu pandemi Covid-19 yang juga mendisrupsi semua hal yang sebelumnya tidak pernah kita kira dan sekarang kita rasakan langkanya energi, kenaikan harga pangan, kemudian kelangkaan kontainer dalam mengirim logistik yang ada, dan terjadinya kenaikan inflasi hampir di semua negara sehingga rakyat kesulitan dalam menjangkau harga-harga yang naik,” jelas Presiden.
Pada acara bertajuk “Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change” tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan satu isu yang tidak kalah pentingnya yakni perubahan iklim. Menurut Presiden, isu perubahan iklim sudah sangat sering dibicarakan di dalam pertemuan-pertemuan global, namun aksi lapangannya belum terlihat.
“Jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan, baik itu di parlemen maupun di pemerintah, yaitu adalah perubahan iklim. Hal yang sering kita lakukan, sering kita bicarakan, sering diputuskan di dalam pertemuan-pertemuan global, tetapi aksi lapangannya belum kelihatan,” ungkapnya.
Presiden Jokowi memberikan contoh untuk transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang tampak mudah tetapi pada praktiknya sulit, terutama bagi negara-negara berkembang. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong semua pihak yang hadir agar dapat memobilisasi pendanaan iklim karena tanpa adanya hal tersebut dampak perubahan iklim akan sulit untuk dicegah.
“Ini harus segera kita selesaikan. Kedua, investasi dalam rangka renewable energy. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan transfer teknologi. Kalau ini tidak riil dilakukan, sampai kapan pun saya pesimistis bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi energi baru terbarukan, mulai dari potensi hidro dari 4.400 sungai yang dimiliki Indonesia, potensi geotermal sebanyak 29 ribu megawatt, tenaga angin, arus bawah laut, hingga energi matahari yang melimpah. Namun, hal tersebut memerlukan dukungan berupa investasi besar, transfer teknologi, dan pendanaan.
“Perlu sebuah investasi yang besar, perlu sebuah transfer teknologi, perlu pendanaan iklim global yang betul-betul serius didukung oleh internasional. Kalau itu hanya kita bicarakan dari tahun ke tahun dan tidak ada mobilisasi, tidak ada keputusan, saya pesimistis bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah sama sekali,” ujarnya.
“Saya sangat menghargai apabila seluruh parlemen yang ada di negara-negara anggota IPU bisa memobilisasi bersama-sama dengan pemerintah sehingga muncul sebuah keputusan, muncul sebuah aksi yang betul-betul nyata dan konkret sehingga bisa dilaksanakan di lapangan,” tandasnya.
Untuk diketahui, Inter-Parliamentary Union (IPU) adalah organisasi internasional untuk parlemen di dunia. Didirikan pada tahun 1889, organisasi ini memiliki 179 anggota lembaga parlemen dan 13 anggota asosiasi. IPU memiliki misi untuk mempromosikan kepemimpinan dan proses politik yang demoktatis, bekerja dengan parlemen dan anggota parlemen untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat.
IPU Assembly adalah satu-satunya forum global yang mengumpulkan anggota parlemen dari seluruh dunia untuk membahas dan mendorong berbagai agenda internasional yang menjadi kepentingan bersama. Melalui forum ini, anggota parlemen yang merepresentasikan kepentingan masyarakat, akan mengadopsi resolusi-resolusi kritis terkait keamanan, demokrasi, sosial, ekonomi, dan pembangunan yang dihadapi saat ini dan di masa depan.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden IPU Duarte Pacheco, Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong, para Ketua Parlemen Anggota IPU, dan delegasi negara-negara anggota IPU.
(BPMI Setpres)
