Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pagi ini mencanangkan Reformasi Birokrasi (RB) tematik dan menyaksikan peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Istana Wapres Jl. Merdeka Selatan Jakarta,Senin (05/11/2022).
Didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Wapres menuturkan bahwa RB bukanlah sebuah rutinitas, apalagi beban, tetapi justru merupakan kebutuhan atau keharusan, karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem RB yang semakin responsif lagi ke depan.
“Perubahan di antaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi, agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik,” tutur Wapres.
Lebih jauh Wapres menguraikan bahwa transformasi organisasi birokrasi selanjutnya harus diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru.
“Dinamisnya tantangan global dan pesatnya kemajuan platform digital menuntut birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel,” urainya.
Untuk itu, menurutnya sudah saatnya meninggalkan pola kerja lama yang hirarkis, linier, dan monoton yang telah mengakar pada birokrasi.
“Jika tidak segera berubah, kita akan tertinggal karena persaingan antarnegara semakin ketat,” tandasnya mengingatkan.
Dalam forum yang bertajuk “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia” ini, Wapres menyampaikan bahwa saat ini RB Indonesia telah memasuki tahap ketiga Roadmap RB Nasional periode 2021-2024. Dengan demikian, perlu konsistensi dalam penerapannya agar seluruh target yang dimiliki dapat tercapai.
“Kita ingin mewujudkan birokrasi yang dinamis menuju Birokrasi Kelas Dunia. Namun, untuk mencapai cita-cita ini, masih ada tantangan nyata di hadapan kita,” terangnya.
Wapres pun mencontohkan bahwa komunitas internasional memiliki berbagai indikator dalam menilai kapasitas birokrasi Indonesia. Di tahun 2022, peringkat daya saing Indonesia ada pada posisi ke-44, turun dari peringkat ke-37 di tahun sebelumnya.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Artinya, banyak hal yang masih perlu dibenahi dan didorong percepatan perbaikannya,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, melaporkan bahwa sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, program-program RB saat ini harus berdampak langsung pada masyarakat dan bukan sekadar administrasi semata.
“Bapak Presiden ingin reformasi birokrasi ini berdampak, salah satunya dengan MPP,” ujarnya.
Menindaklanjutinya, Kementerian PANRB mengambil langkah strategis RB tematik yang diharapkan bisa terinternalisasi dalam tata kelola pemerintahan sehingga menghasilkan gerak serentak dalam pemecahan isu strategis Indonesia.
RB tematik berfokus pada empat hal yakni penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan prioritas aktual presiden. Sebelumnya, RB tematik pada fokus penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan di Yogyakarta pada 21 Oktober 2022.
Salah satu cara untuk mewujudkan RB berdampak adalah dengan menyediakan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat, yakni dengan menghadirkan MPP. Sebanyak 26 MPP akan diresmikan secara serentak.
Kehadiran MPP ini mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan maupun non-perizinan di satu tempat. Saat ini sudah ada 77 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.
Rangkaian acara berlanjut dihari berikutnya dengan agenda penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (06/12/202). Penganugerahan pelayanan publik akan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Penganugerahan pelayanan publik akan diberikan atas hasil evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik (UPP), penyedia sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, serta Top Terpuji 45 inovasi pelayanan publik dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Services dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022.
Sedangkan, penganugerahan RB diberikan atas hasil evaluasi SAKIP, RB, serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penyerahan piagam penyerahan piagam SAKIP dan RB diberikan kepada instansi pemerintah daerah yang telah berhasil meraih predikat A dan BB di tahun 2022 ini.
Penganugerahaan pelayanan publik serta hasil evaluasi SAKIP, RB, dan ZI ini merupakan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaiknya dalam mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (RN, BPMI – Setwapres)
