Jakarta, wapresri.go.id – Penyandang disabilitas di Indonesia masih merasakan kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka sebagai warga negara. Hal ini dapat menghambat mereka untuk turut berkarya dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk mendukung secara optimal program-program inklusi bagi penyandang disabilitas, utamanya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mereka.
“Saya juga meminta agar kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas terus ditingkatkan, sehingga mampu berpartisipasi dan berkarya pada semua bidang, yang setara dengan seluruh warga negara Indonesia,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Dialog Indonesia Inklusi melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (14/01/2021).
Lebih jauh Wapres mencontohkan bidang-bidang yang perlu dioptimalkan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, seperti pendidikan berbasis inklusi, penyediaan dan perluasan kesempatan kerja baik pada sektor formal maupun informal, aksesibilitas terhadap fasilitas umum, akses kesehatan, komunikasi dan informasi, persamaan hak sebagai konsumen, partisipasi di bidang hukum dan politik, serta bidang-bidang lainnya.
Sementara, terkait pentingnya meningkatkan kualitas SDM penyandang disabilitas, Wapres mengungkapkan, hal ini terkait erat dengan arah kebijakan pembangunan Indonesia yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN ini bertujuan membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.
Di samping itu, menurut Wapres, hal lain yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah perbaikan data nasional penyandang disabilitas.
“Saat ini Indonesia masih memerlukan data yang terintegrasi, yang menjelaskan mengenai jumlah, sebaran dan karakteristik penyandang disabilitas. Dari laporan yang saya terima, saat ini terdapat beberapa sumber data di beberapa kementerian dan lembaga, di antaranya data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 di BPS, Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 di Kemenkes, dan data Kemensos 2021. Menurut data yang dihimpun oleh Kemensos melalui Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD), hingga tanggal 13 Januari 2021, jumlah penyandang disabilitas yang terdata sejumlah 209.604 individu,” paparnya.
Oleh karena itu, Wapres menegaskan, tugas penting yang harus segera dituntaskan adalah menyusun data nasional penyandang disabilitas yang terintegrasi, yang menggambarkan keseluruhan populasi dengan ragam disabilitas, dan karakteristik dari masing-masing disabilitas.
“Hal ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya terkait pasal tentang ketersediaan Data Nasional Disabilitas,” ujarnya.
Wapres pun meminta forum Temu Inklusi Nasional yang mengusung tema “Menuju Indonesia Inklusif 2030” ini, dapat merumuskan dan memberikan masukan terkait perbaikan data penyandang disabilitas.
“Dalam jangka panjang, dengan tertatanya sistem pendataan disabilitas, maka kebijakan dan perencanaan program disabilitas akan lebih tepat sasaran sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, sekaligus penanggung jawab acara Temu Inklusi Nasional 2020 Suharto melaporkan bahwa acara Dialog Indonesia Inklusi ini merupakan puncak acara dari Temu Inklusi Nasional Ke-4 yang diselenggarakan sejak 9 September 2020 hingga hari ini.
“Kami dalam berbagai acara tersebut telah melahirkan berbagai rekomendasi yang diantaranya adalah terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya difabel dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia dan juga menurunkan angka kemiskinan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Adapun rekomendasi lengkap hasil Temu Inklusi Nasional 2020 yang berisi poin-poin strategis yang disarikan dari berbagai ide dan gagasan untuk mengimplementasikan pembangunan yang inklusif disabilitas, menurut Suharto akan dibukukan dan disampaikan kepada Wapres dan berbagai kementerian serta lembaga terkait.
“Mudah-mudahan apa yang kami lakukan kali ini bisa memberikan sumbangsih, bisa berkontribusi kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia difabel dan juga peningkatan pembangunan yang lebih inklusif bagi semua orang. Karena kami yakin kalau inklusi ini menjadi semangat bangsa kita, maka ke depan inklusi yang bisa menerima semua orang bisa mengurangi intoleransi, radikalisme, dan akhirnya bisa menumbuhkan atau memperkuat integrasi sosial bangsa kita,” pungkasnya.
Hadir dalam acara ini Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta berbagai perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. (EP/SK-BPMI Setwapres)
