Jakarta, wapresri.go.id – Keberhasilan program vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberikan rasa optimis semua pihak terhadap pemulihan kesehatan yang tentunya akan diikuti dengan pemulihan ekonomi. Sejumlah lembaga internasional pun optimis bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh positif di tahun 2021.
“Oleh karena itu, dunia usaha diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ini dengan sebaik-baiknya,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Forum Indonesia Bangkit dengan tema “Strategi Sektor Kesehatan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi” melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta, Selasa, (06/04/2021).
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Bank CIMB Niaga tersebut, Wapres mengungkapkan, lembaga International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) serta Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh antara 4,4% sampai 4,9.
Angka-angka tersebut, menurut Wapres, sejalan dengan perkiraan Pemerintah bahwa ekonomi akan pulih dan tumbuh mulai tahun 2021 sebesar 4,5% sampai 5,3%.
“Dorongan stimulus fiskal melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta investasi dari dunia usaha secara bersamaan akan mempercepat pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” ucapnya optimis.
Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa penurunan kasus harian Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir dan pembatasan mobilitas masyarakat yang meningkat juga memberikan rasa optimis terhadap perbaikan konsumsi masyarakat.
“Oleh karena itu, ekspansi dunia usaha melalui investasi diharapkan dapat kembali meningkatkan produksi dan menyerap tenaga kerja, termasuk ekspansi bisnis yang berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan produk halal,” pintanya.
Di sisi lain, kata Wapres, untuk mendorong demand (permintaan) kelas menengah, sejak Maret 2021, pemerintah telah memberikan relaksasi pajak pembelian mobil dan rumah melalui pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dengan uang muka nol persen. Menurutnya, kebijakan ini telah berhasil mendorong penjualan mobil, sehingga saat ini pemerintah berencana memperluas relaksasi PPnBM untuk kendaraan di atas 1.500 CC.
“Harapannya dengan kebijakan ini, akan memberikan multiplier effect (efek pengganda) terhadap sektor-sektor usaha ikutannya, mulai dari pemasok suku cadang, retail, pembayaran, hingga industri asuransi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 telah mempercepat transformasi digital dalam berbisnis. Sebagian besar usaha saat ini dilakukan secara online. Namun harus diakui, UMKM saat ini belum semuanya tersentuh digitalisasi.
“Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu UMKM mengikuti arus digitalisasi ini. UMKM tidak boleh tercecer dalam hal digitalisasi, namun UMKM harus menjadi bagian dalam transformasi ekonomi digital,” pintanya.
Di samping itu, menurut Wapres, sektor lain yang harus dikembangkan seiring dengan pulihnya ekonomi nasional adalah industri produk halal sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah. Adapun salah satu fokus pemerintah untuk mengembangkan industri produk halal adalah penyediaan jaminan produk halal.
“Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri halal nasional dan membawa Indonesia menjadi produsen halal global,” pungkasnya. (EP/SK-BPMI, Setwapres)
