Presiden Jokowi memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8) siang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa di tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Karena itu, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal yang ada.
Presiden juga mengharapkan agar RAPBN 2020 memperlihatkan arah politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan SDM, pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran.
“Yang kita harapkan nanti juga arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama untuk akselerasi daya saing ekonomi negara kita, terutama daya saing di bidang ekspor, daya saing di bidang investasi,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang RUU beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8) siang.
Presiden juga meminta agar dipastikan bahwa RAPBN 2020 ini dikelola secara fokus, dikelola terarah dan bisa tepat sasaran, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat.
Tidak bisa Ditunda
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa investasi SDM tidak bisa ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. “Oleh sebab itu, sejak mulai dari kandungan, bayi, sampai anak-anak kita memasuki masa emas harus betul diperhatikan, jangan sampai ada angka kenaikan stunting,” ujarnya.
Kemudian juga kualitas sistem pendidikan dan pelatihan, menurut Presiden, harus betul-betul dirancang dengan cara-cara yang baru. Oleh sebab itu, reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci, baik pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi.
Kemudian yang berkaitan dengan riset dan inovasi, Presiden Jokowi menyampaikan, Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan, sehingga kita tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi sekarang ini.
Pada akhir arahannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa APBN hanya berkontribusi 14,5 persen PDB (Product Domestic Brutto) negara kita. Sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta ini bisa tumbuh dan berkembang.
“Sehingga kita harus mendorong besar-besaran investasi bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka sebanyak-banyaknya,” pungkas Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Desa, PDTT & Transmigrasi Eko Putro Sanjojo.
Selain itu juga tampak hadir Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Amran Sulaiman, Menhub Budi K. Sumadi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menlu Retmo Marsudi, Menkop & UKM AAGN Puspayoga, Menhan Ryamizard Ryacudu. Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkominfo Rudiantara, Menteri PANRB Syafruddin, Menaker Hanif Dhakiri, Menkes Nila F. Moeloek, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil. (FID/SLN/AGG/ES)
