Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin
Jakarta, wapresri.go.id – Pemerintah terus melakukan upaya dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memperbaiki akurasi data jumlah penduduk yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem. Untuk itu, diperlukan adanya sinergi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai lembaga terkait dalam mendorong proses integrasi data sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.
“Akan dilakukan data yang ada integrasi data DTKS dari Kementerian Sosial, data dari BKKBN, kemudian data dari Kementerian Desa diintegrasikan sehingga semuanya disatukan menjadi satu data yang utuh,” ujar Wapres dalam keterangannya kepada awak media, saat ditemui usai memimpin Rapat Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Rabu (03/08/2022).
Selanjutnya, Wapres menyebutkan bahwa kementerian/lembaga yang berkaitan langsung dengan penanganan kemiskinan ekstrem terus melakukan pembaruan dan validasi data mengenai jumlah warga yang termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem.
“Sudah dilakukan validasi dengan mengintegrasikan data-data, yang belum akan kita susulkan lagi,” tambahnya.
Di sisi lain, Wapres menegaskan optimis dengan penyelesaian integrasi data yang akan didukung baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebutkan pemerintah tengah merancang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai media monitoring, pelacakan, serta validasi jumlah masyarakat yang termasuk golongan miskin ekstrem. Data P3KE merupakan data final dari triangulasi pemutakhiran data-data masyarakat yang sudah ada sebelumny. Data P3KE diharapkan dapat mempermudah akses penyaluran bantuan dari pemerintah kepada masyarakat secara tepat sasaran.
“Jadi memang betul yang kita prioritaskan itu akurasi data. Karena itu, untuk penanganan kemiskinan ekstrem ini datanya kita gunakan data spesifik, namanya P3KE,” ucap Muhadjir.
Lebih jauh, P3KE ini adalah data final dari triangulasi, pemutakhiran melalui penyortiran data-data yang ada. Wapres menyebutkan kementerian/lembaga akan terus berkontribusi dan saling berkolaborasi dalam perbaikan integrasi data tersebut, seperti survei BPS, DTKS Kementerian Sosial, Data Pusat Keluarga BKKBN, serta SDGs Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
“Nanti ada tambahan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nanti akan kita kompilasikan, kita memastikan siapa yang betul-betul menjadi target group, by name by address,” tambahnya. (DAS – BPMI Setwapres)
