Wapres Ma’ruf Amin pada acara Penutupan Konferensi Nasional Sishankamrata Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jumat (18/6/2021). (Foto: BPMI Setwapres)
Saat ini, tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, semakin kompleks dan dinamis. Tantangan tersebut dapat datang dari aspek militer, nonmiliter, dan hibrida. Oleh karena itu untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang datang, diperlukan penguatan pada sektor pertahanan dan keamanan.
“Menghadapi kasus global yang belum menunjukkan penurunan secara signifikan, maka peran sektor pertahanan dan keamanan menjadi semakin penting untuk diperkuat. Berbagai kemungkinan harus mampu diantisipasi untuk melindungi segenap bangsa, negara, dan seluruh warganya,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada acara Penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/6/2021).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, salah satu upaya untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan tersebut, dapat dilakukan melalui pemberian pembekalan kepada seluruh komponen bangsa, baik militer maupun nonmiliter, agar seluruh komponen dapat berkolaborasi secara efektif dalam menghadapi tantangan.
“Segenap komponen bangsa baik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan seluruh masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan, sehingga segala ancaman dan tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan baik,” tuturnya.
Hal tersebut, imbuh Wapres, harus dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa.
“Kesiapsiagaan dan kewaspadaan tersebut semestinya dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa, dan membutuhkan kepedulian, inovasi, dan kreativitas yang tinggi, agar sumber daya nasional yang dimiliki, meskipun terbatas, dapat diberdayakan secara efektif dan efisien,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menjelaskan tentang berbagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ia menilai bahwa pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan sejak dini untuk semakin memperkuat sistem pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada.
“Berbagai komponen tersebut diharapkan menjadi bagian dari suatu mekanisme dan garda terdepan di masyarakat dalam melindungi dan mencegah infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme,” urainya.
Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Konferensi Nasional Sishankamrata Abad ke-21 ini. Ia pun berharap agar apa yang sudah dihasilkan dalam pembahasan konferensi dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.
“Dokumen hasil konferensi ini bernilai sangat strategis dalam mendorong gerakan berskala nasional untuk mengoptimalkan implementasi dari sishankamrata menghadapi ancaman terhadap NKRI di abad ke-21. Saya minta agar apa saja yang sudah dirumuskan tersebut, jangan sampai hanya menjadi dokumen di atas meja, namun dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi NKRI,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam laporannya menyampaikan, selama ini pemahaman tentang sishankamrata lebih sering dijumpai untuk personil di kalangan militer saja. Untuk itu, diperlukan juga sosialisasi sishankamrata untuk kalangan nonmiliter.
Di sisi lain, Menhan menilai bahwa dokumen sishankamrata yang ada saat ini usianya sudah cukup lama sehingga terdapat urgensi untuk memperbaharui dokumen tersebut agar dapat diimplementasikan sesuai dengan tantangan zaman yang ada saat ini.
“Produk yang dihasilkan oleh konferensi ini adalah cukup membanggakan. Bisa saya katakan aktual dengan kondisi abad ke-21 dan menampung serta menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku, pelaksana-pelaksana, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pertahanan negara di lapangan,” ujar Prabowo.
Sebagai informasi, konferensi nasional yang diadakan selama lima hari mulai dari tanggal 14 – 18 Juni 2021 ini menghadirkan pembicara dari lintas institusi. Di antaranya perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Markas Besar (Mabes) TNI, Mabes Polri, kementerian/lembaga pemerintah lainnya, pemerintah daerah, kalangan industri pertahanan, dan perguruan tinggi. Adapun tujuan dari diadakannya konferensi ini adalah sebagai forum untuk saling bertukar pandangan tentang konsep sishankamrata dan implementasinya di abad ke-21.
Tampak hadir dalam acara ini diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD., Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Bakti Agus Fadjari, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Ahmadi Heri Purwono, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Fahru Zaini Isnanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, serta Rektor Universitas Pertahanan Amarulla Octavian. (BPMI SETWAPRES/UN)
