Presiden berbincang dengan Seskab sebelum Ratas mengenai Percepatan Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/7). (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengritisi penggunaan energi fosil yang masih sangat dominan dari bauran energi nasional. Ia menekankan perlunya melakukan percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan.
“Kita tidak boleh hanya tergantung pada energi fosil semata, karena suatu saat energi fosil akan habis,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Percepatan Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/7) pagi.
Menurut Presiden, masalah percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan itu sudah beberapa kali dibicarakan. Namun, implementasinya di lapangan belum sesuai yang diharapkan.
Presiden menyampaikan alasan kenapa dirinya terus menekankan masalah tersebut dan akan terus memantaunya, karena menyangkut perbaikan neraca perdagangan Indonesia.
“Ini penting sekali, kita juga ingin mengurangi impor minyak. Artinya, juga akan menghemat devisa, ada penghematan devisa di sini,” tegas Presiden seraya menambahkan, kalau penggunaan biodiesel dan energi terbarukan itu betul-betul bisa diimplementasikan, maka akan hemat kurang lebih 21 juta dolar AS per hari.
Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, dirinya akan terus mengikuti dan melihat angka-angka implementasi pelaksanaan mandatori biodisel ini.
“(Saya akan mengikuti) apakah implementasi pelaksanaan yang betul-betul menjadi komitmen kita bersama, tidak berhenti pada target di atas kertas, tetapi betul-betul menjadi komitmen kuat untuk setiap kementerian, setiap lembaga, BUMN,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden meminta agar betul-betul disiapkan secara detail dari hulu sampai hilir, sehingga implementasi ini menghasilkan sesuatu yang baik.
“Tidak kalah pentingnya adalah memastikan keamanan dan keandalan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif, sehingga penggunaan biodisel semakin meningkat dan luas,” sambung Presiden.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna M Laoly Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana. (DND/ES)
