Masa pandemi bisa digunakan untuk melihat bagaimana ketahanan sosial, pangan, dan ekonomi Indonesia, serta seberapa besar ketergantungan Indonesia kepada negara lain.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa situasi pandemi virus korona atau Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan kesempatan bagi negara kita untuk melihat, memperbaiki, dan mereformasi berbagai bidang, salah satunya kesehatan. Dalam masa pandemi juga bisa dilihat bagaimana ketahanan sosial, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta seberapa besar ketergantungan Indonesia kepada negara lain.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 30 April 2020.
“Dalam situasi seperti ini, kita bisa melihat dan menghitung lagi, berbagai potensi di dalam negeri yang kita miliki yang belum terkelola dengan maksimal, yang belum kita bangun dan kita manfaatkan secara baik. Sebagai contoh, apa yang terjadi di sektor kesehatan, industri farmasi, bahan baku obat kita saat ini masih impor, 95 persen masih impor. Alat-alat kesehatan, ada tidak? Apa yang bisa kita produksi sendiri dan apa saja yang kita beli dari negara lain? Sekarang kelihatan semuanya. Lalu bagaimana dengan tenaga medis? Rasio dokter, rasio dokter spesialis, perawat, apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini,” papar Presiden.
Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki sejumlah persoalan di sektor kesehatan. Misalnya, Indonesia punya beberapa penyakit menular berbahaya yang perlu penanganan khusus, seperti TBC (tuberkulosis). Indonesia merupakan negara nomor tiga dengan penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dan Tiongkok.
“Tiga besar dunia yang memiliki penderita TBC adalah India, Cina, dan Indonesia. Kemudian mengenai rasio jumlah tempat tidur berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia juga memilki rasio masih kecil, 1,2 per 1.000. Artinya hanya tersedia 1,2 tempat tidur bagi 1.000 penduduk. Dibandingkan negara lain, Indonesia juga masih kalah. India 2,7 per 1.000 (penduduk), Tiongkok 4,3 per 1.000 (penduduk), dan tertinggi, Jepang 13 per 1.000 (penduduk),” jelasnya.
“Kemudian bagaimana dengan laboratorium? Berapa kita punya, bagaimana kemampuannya, peralatannya, SDM-nya? Semuanya harus kita hitung karena kita melihat pentingnya health security di masa-masa yang akan datang. Kejadian pandemi Covid-19 ini menyadarkan kita semuanya, betapa pentingnya health security,” imbuhnya.
Saat ini hingga beberapa tahun ke depan, kata Presiden, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan. Di sektor pangan misalnya, Food and Agriculture Organization (FAO) sudah memberikan peringatan akan terjadinya krisis pangan, bencana kelaparan yang mengancam dunia. Sebanyak 135 juta orang di seluruh dunia yang terancam kelaparan atau bahkan mengalami situasi yang lebih buruk daripada itu.
“Karena itu, ketersediaan pangan, food security sangat penting. Bagaimana dengan kesiapan produksi pangan kita? Bagaimana dengan kesiapan industri pengolahan pascapanen? Bagaimana dengan efisiensi rantai pasok dan distribusi? Semuanya harus kita lihat lagi dan kita harus menyiapkan strategi besar dalam menghadapi itu ke depan,” ungkapnya.
Kesiapan Indonesia juga diuji pada sektor energi di mana harga minyak yang jatuh dari 60 dolar AS per barel hingga mencapai kurang lebih 20 dolar AS per barel. Presiden memandang, hal ini menjadikan Indonesia perlu merancang strategi besar untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Kita harus merancang bagaimana strategi besar kita ke depan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ke mana arahnya, apakah ke bioenergi? Ataukah ke baterai? Ini akan menentukan juga arah riset dan pengembangan energi baru terbarukan,” ujarnya.
Selain soal kesehatan, pangan, dan energi, Kepala Negara juga memberikan perhatian khusus pada sistem jaring pengaman sosial. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat yang terdampak pun sangat banyak, tersebar di hampir semua sektor, dan di seluruh Tanah Air. Untuk itu, perlu dipikirkan bersama bagaimana jaring pengaman sosial bisa efektif dan cepat serta tepat sasaran.
“Kita perlu memikirkan bersama bagaimana model dan cara sistem jaring pengaman sosial, bantuan sosial yang betul-betul efektif dan cepat sehingga setiap rupiah yang kita keluarkan sampai pada target, sampai pada sasaran, tepat sasaran. Terdapat data akurat yang transparan, yang akuntabel, setiap saat bisa dilihat, bisa diketahui, sehingga dapat dikoreksi dengan cepat jika terjadi kesalahan. Dengan demikian, kita dapat pastikan (bahwa) penerima adalah orang yang benar-benar berhak dan membutuhkan,” tandasnya. (BPMI Setpres)
