Presiden Joko Widodo secara simbolis menerima palu sebagai tanda penyerahan Ketua ASEAN dari Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41 serta KTT Terkait lainnya di Hotel Sokha Phnom Penh, Minggu, 13 November 2022. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja dan akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. Penyerahan keketuaan tersebut berlangsung pada Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41 serta KTT Terkait lainnya di Hotel Sokha Phnom Penh, Minggu, 13 November 2022.
Secara simbolis, Presiden Jokowi menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda bahwa Indonesia telah menjadi Ketua ASEAN.
“Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai, dan menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun.
“ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi,” ucap Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Presiden juga menginginkan ASEAN harus menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga menjadi perhatian Presiden Jokowi, agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Presiden berharap pada 2045 ASEAN harus lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing.
“Semua itu harus diperjuangkan dengan cara ASEAN yaitu konsisten dengan semangat kerja sama serta menjalankan Piagam ASEAN seutuhnya,” kata Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden Joko Widodo mengundang seluruh pemimpin ASEAN untuk hadir pada KTT ASEAN di Indonesia tahun depan.
“Saya tunggu kehadiran Yang Mulia di Indonesia tahun depan,” ucap Presiden Jokowi.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam upacara penutupan KTT ASEAN Kamboja yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
(BPMI Setpres)
