Sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II di tengah pandemi Covid-19. Pencapaian sektor pertanian yang mampu tumbuh 16,24 persen saat ini harus terus dijaga dan dijadikan sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani maupun nelayan.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo sering membahas mengenai korporasi petani dan nelayan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka serta mewujudkan transformasi ekonomi. Saat memimpin rapat terbatas dengan topik yang sama pada Selasa, 6 Oktober 2020, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kepala Negara kembali menyinggung hal itu sekaligus melakukan pembahasan yang lebih detail bersama jajaran terkait.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, informasi, teknologi, dan meningkatkan efisiensi maupun memperkuat pemasarannya,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pula perubahan pola pikir dari yang semula hanya berfokus pada urusan budidaya pertanian menjadi sekaligus memikirkan aspek komersialisasi dan pemasaran dari hasil pertanian. Sehingga yang harus dilakukan ke depannya ialah membangun proses bisnis terintegrasi mulai dari produksi hingga proses setelah panen.
Kepala Negara sendiri melihat sistem korporasi petani dan nelayan masih belum berjalan optimal di lapangan. Banyak kelompok tani dan nelayan yang bermunculan, namun masih belum menggarap secara serius proses dan model bisnis yang memiliki ekosistem berkesinambungan dan terhubung dengan BUMN atau bahkan pihak swasta.
“Karena itu saya menekankan beberapa hal. Pertama, saya minta kita fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi sampai betul-betul jadi sehingga ini nanti bisa dijadikan contoh oleh provinsi lain dan kelompok petani serta nelayan yang lain,” kata Presiden.
Presiden meyakini bahwa apabila terdapat satu contoh sukses dari korporasi petani dan nelayan yang telah memiliki model bisnisnya, maka akan lebih banyak kelompok tani dan nelayan yang ingin mengikuti dan mengembangkan hal yang serupa di tempat mereka masing-masing.
Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan agar peran BUMN dan pihak swasta tidak hanya terbatas sebagai pembeli hasil panen, melainkan turut mendampingi kelompok tani tersebut agar dapat berkembang lebih jauh secara bersama-sama.
“Peran BUMN, swasta besar, atau BUMD bukan semata-mata sebagai offtaker, tapi juga mendampingi mereka. Mendampingi korporasi petani dan nelayan sampai terbangun sebuah model bisnis yang betul-betul berjalan. Ini yang belum ada,” tuturnya.
Model bisnis yang hendak dibangun tersebut di antaranya ialah proses pengolahan hasil panen mulai dari pengemasan, branding, strategi pemasaran, termasuk menghubungkan semua itu dengan sistem perbankan, para inovator teknologi, dan manajemen yang mampu mengelola semuanya dengan baik. Setelah semua hal tersebut dapat terbentuk, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah memperkuat ekosistem bisnisnya melalui regulasi yang mendukung.
“Ketiga, yang kita perkuat adalah ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu,” tandasnya.
(BPMI Setpres)
