Pada bagian lain pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa.
Pemerintah, tegas Presiden, akan terus mendukung upaya Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi. Pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan korupsi, sebagaimana halnya dengan upaya penindakan.
“Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi,” kata Presiden Jokowi pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018, pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (16/8) siang.
Selain itu, lanjut Presiden, Pemerintah juga meneruskan inisiatif Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sampai semester I tahun 2018 telah melaksanakan 2.911 kegiatan Operasi Tangkap Tangan.
Adapun terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari.
Perlu Keberanian dan Ketegasan
Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa kita membutuhkan keberanian dan ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia, termasuk ketegasan untuk melindungi hutan dan lahan kita.
Upaya itu, dinilai Presiden Jokowi telah membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari menurunnya area kebakaran hutan dan lahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada aparat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh warga masyarakat yang dengan penuh dedikasi mencegah dan melawan ancaman kebakaran hutan,” kata Presiden Jokowi.
Ketegasan, lanjut Presiden, juga dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba yang merusak masa depan bangsa. Ia mengingatkan, upaya ini membutuhkan kerja bersama semua pihak guna menyelamatkan nyawa belasan ribu putra-putri kita, yang setiap tahunnya menjadi korban kejahatan narkoba.
Presiden juga menegaskan, bahwa ketegasan harus dilakukan dalam menjaga kekayaan alam kita untuk berdaulat atas sumber daya alam kita. Kedaulatan maritim, mulai dari laut, teluk, sampai dengan samudra terus kita jaga.
“Kita tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang dulu sering terjadi di perarian kita,” ujar Presiden.
Tidak sampai di situ saja, Presiden menyampaikan, setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat.
Selain itu, Presiden menegaskan, kita harus menjaga NKRI, meneguhkan ikrar Bhinneka Tunggal Ika, mencegah dan memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya.
“Kita dukung peran ulama, tokoh masyarakat, pendidik, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keluarga untuk menghadang paparan ajaran radikal kepada generasi muda kita,” ucap Presiden.
Ia menegaskan, pemerintah mendukung sinergi Kepolisian, TNI, BIN, BNPT, dan seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mencegah dan melawan terorisme.
Untuk itu, Presiden memastikan, Pemerintah akan terus memastikan stabilitas keamanan, termasuk dengan alutsista yang lebih modern serta meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan TNI dan Polri.
“Sebagai negara yang besar, kita harus melindungi kedaulatan negara kita dengan membangun sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional,” tutur Presiden seraya menambahkan, bahwa reformasi Polri terus dilanjutkan untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018 itu dihadiri oleh : Presiden RI ketiga BJ. Habibie, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, pimpinan dan anggota DPR-RI dan DPD-RI, juga para Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, para menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, dan para duta besar negara sahabat. (DNA/GUN/OJI/AGG/ES)
