Presiden Jokowi memimpin ratas mengenai integrasi moda transportasi publik, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/09/2023). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai integrasi moda transportasi publik, Rabu (27/09/2023), di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden menekankan, setelah pembangunan moda transportasi massal mulai dari moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), hingga kereta cepat, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan moda-moda transportasi tersebut sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna.
“Setelah kita memiliki MRT, LRT, kereta cepat,kemudian ada kereta bandara, yang harus kita segera selesaikan, segera eksekusi adalah bagaimana kita mengintegrasikan moda transportasi ini dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi online, ojek online. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan masyarakat, yang akhirnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan,” ujar Presiden.
Untuk itu, Presiden menekankan lima hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pembangunan infrastruktur penghubung antara moda transportasi satu dengan lainnya perlu dipercepat.
“Percepat pembangunan infrastruktur penghubung. Jembatan penghubung misalnya antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat. Kemudian juga penghubung Stasiun Kereta Api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dengan Dukuh Atas. Dan, kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan,” kata Presiden.
Kedua, Presiden meminta adanya kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam berganti-ganti moda transportasi.
“Akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan. Semuanya sudah tersiapkan. Misalnya, pertama, naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampai ke titik tujuan, sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu menunggu-nunggu, karena semuanya sudah terintegrasi,” jelasnya
Selanjutnya, Presiden meminta agar sistem pembayaran dapat terintegrasi pada semua moda transportasi. Presiden juga meminta agar dapat dilakukan kajian terkait pemotongan harga untuk pembayaran langganan.
“Harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi, dan alat pembayaran tersebut biasa digunakan masyarakat dan dapat digunakan di semua moda transportasi. Kaji juga mengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa, ini saya akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal,” ujarnya.
Selanjutnya, Presiden ingin agar segera dilakukan studi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor dan perluasan jalur LRT Kelapa Gading.
“Saya minta juga segera distudi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor, karena kalau kita lihat LRT yang sekarang sudah penuh terus. Dan juga pembangunan jalur LRT Kelapa Gading menuju Manggarai, agar cakupan dan jangkauan transportasi massal ini semakin luas,” kata Presiden.
Kepala Negara juga menekankan pentingnya memastikan transportasi publik yang ada ramah bagi penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.
“Yang terakhir, pastikan moda transportasi kita ramah terhadap pengguna lanjut usia, disabilitas, juga bagi anak-anak dan ibu hamil,” tandasnya.
Turut hadir dalam ratas, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
Hadir juga Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar. (DND/UN)
