Sorong, wapresri.go.id – Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan pentingnya kebijakan dan strategi dalam upaya memecahkan permasalahan di tengah masyarakat Papua. Oleh karena itu, ia berharap, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) lebih terintegrasi dan terukur.
“Termasuk berperan memecahkan berbagai permasalahan Papua sesuai dengan instrumen yang telah dirancang dalam RIPPP dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, agar lebih terintegrasi dan terukur,” tegas Wapres dalam acara Peluncuran RIPPP dan SIPPP yang berlangsung di Ballroom Hotel Aston Sorong Hotel & Conference Center, Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat (07/06/2024)
Lebih jauh Wapres menyatakan bahwa kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan OAP, salah satunya melalui penguatan regulasi.
“Sebagaimana amanah undang-undang, pemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041. Hal ini penting sebagai payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua,” jelasnya.
Wapres mengungkapkan, RIPPP Tahun 2022-2041 mengusung visi besar “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Visi ini ditetapkan demi mencapai tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua ini, kata Wapres, juga telah diselaraskan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan tema “Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif”.
“Desain dan kerangka perencanaan ini dapat membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru sebagai upaya mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang,” pungkasnya.
Hadir dalam acara ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Jhony Way, Pj. Walikota Sorong Septinus Lobat, Anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua Alberth Yoku, Perwakilan Provinsi Papua Barat Irene Manibuy, Perwakilan Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanowo Yolmen, Perwakilan Provinsi Papua Tengah Pietrus Waine, Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan Hantor Matuan, dan Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw.
Sementara, Wapres didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, PIh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono, Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Stafsus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, Stafsus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Johan Tedja. (HB/SK-BPMI, Setwapres)
