Presiden Joko Widodo meminta jajarannya bergerak cepat di lapangan untuk menyikapi kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Kepala Negara menekankan agar jajarannya terus berfokus pada pengujian, pelacakan, dan perawatan pasien yang terinfeksi Covid-19, utamanya di delapan provinsi yang masih memiliki angka penularan yang cukup tinggi.
“Tetap pada perhatian kita untuk memasifkan 3T: testing, tracing, dan treatment dengan prioritas khusus untuk 8 provinsi yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua, (serta Kalsel),” ujarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2020.
Presiden kemudian mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit seiring dengan melonjaknya kasus positif di sejumlah provinsi. Selain itu, Kepala Negara juga kembali meminta ditingkatkannya pengujian PCR dengan menambah jumlah lab yang beroperasi di daerah, serta dengan dukungan mobile lab PCR sehingga target jumlah pengujian bisa tercapai.
“Kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan itu bisa tercapai 30 ribu (pengujian),” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyinggung soal diperlukannya pengendalian wilayah perbatasan dan perjalanan serta transportasi antarwilayah untuk mencegah mobilitas dan penyebaran yang lebih lanjut.
“Pengendalian wilayah perbatasan dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah betul-betul harus kita jadikan perhatian lagi karena imported cases dari luar negeri juga kita lihat meningkat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Negara juga memandang dibutuhkannya sosialisasi kembali secara masif mengenai Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan agar masyarakat kembali dan semakin meningkatkan kedisiplinannya terkait kewajiban mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan sering mencuci tangan.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mendapati adanya survei yang menyebut bahwa sekitar 70 persen warga setempat beraktivitas tanpa mengenakan masker. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih ketat dibanding sebelum-sebelumnya.
“Saya ingin mobilisasi di TNI, Polri relawan, ormas, hingga tokoh di kampus semua bergerak ikut mengampanyekan ini sekaligus melakukan pengawasannya,” kata Presiden.
Lebih jauh, Presiden mengingatkan agar segala upaya sosialisasi dan komunikasi tersebut dilakukan secara persuasif, komunikatif, dan partisipatif untuk mengajak serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini.
“Komunikasi yang membangun kepercayaan, yang berbasis pada ilmu pengetahuan, sains, dan data sains guna membangkitkan partisipasi masyarakat terutama yang rentan,” tuturnya.
(BPMI Setpres)
