Pemerintah selalu berupaya bergerak cepat untuk melakukan penanganan pandemi Covid-19. Meski demikian, pemerintah juga memperhatikan aspek keselamatan, utamanya terkait dengan rencana vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat luas.
Saat memimpin rapat terbatas mengenai rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2020, Presiden menegaskan bahwa aspek keamanan dan keefektifan vaksin harus benar-benar dipastikan.
“Keamanan itu artinya betul-betul sudah melalui tahapan-tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah, nanti bisa akan menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini,” ujarnya.
Kepala Negara meminta jajarannya agar persoalan yang menjadi salah satu perhatian utama baik masyarakat maupun pakar dan peneliti tersebut dipastikan keamanannya melalui kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, data sains, dan standar-standar kesehatan.
Presiden mengakui bahwa di tengah situasi pandemi saat ini, negara manapun pasti menginginkan adanya kecepatan untuk menuntaskan penanganan pandemi, termasuk memberikan vaksinasi kepada warganya. Tapi, menurut Presiden, hal-hal tersebut juga tidak boleh dilakukan tergesa dengan tanpa perencanaan matang.
“Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa. Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah tergesa-gesa tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada,” tutur Presiden.
Selain soal keamanan, urusan mengenai kepastian akses masyarakat terhadap distribusi vaksin tersebut apabila nantinya telah tersedia juga harus dipastikan dan direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, proses vaksinasi yang nantinya akan berjalan secara bertahap ini perlu dijelaskan dengan lebih rinci kepada masyarakat luas. Penjelasan tersebut juga mencakup soal kelompok-kelompok mana saja yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 pada tahap awal.
Dalam pelaksanaannya nanti, vaksinasi tersebut akan dilakukan melalui dua skema, yakni skema gratis dan mandiri. Kepala Negara menginginkan agar masyarakat yang mendapatkan vaksin melalui skema mandiri dapat memperolehnya dengan harga yang terjangkau.
“Ini ada yang gratis, ada yang mandiri (bayar sendiri). Pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat. Disiapkan aturannya sejak sekarang dari awal. Saya minta harganya bisa terjangkau,” ucapnya.
Kepala Negara juga sekali lagi mengingatkan jajarannya agar melibatkan sejumlah pihak termasuk ormas-ormas Islam dalam hal komunikasi publik terkait keamanan dan kehalalan vaksin yang akan diberikan. Hal tersebut selain untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat, juga untuk mengantisipasi penyebaran berita-berita hoaks di berbagai platform dan media.
“Mengenai pelaksanaan vaksinasi saya minta timeline pelaksanaan ini segera diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana, infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah. Saya minta detail,” imbuhnya.
Terakhir, Presiden Joko Widodo juga meminta pihaknya untuk bersiap melakukan pelatihan dan simulasi baik oleh tenaga kesehatan maupun relawan yang nantinya terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara luas.
(BPMI Setpres)
