JAKARTA - Selepas menggelar rapat terbatas untuk membahas program kerja di bidang perekonomian, Presiden Joko Widodo juga menggelar rapat terbatas untuk membahas program-program yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019, Kepala Negara meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa hal utama yang hendak dicapai. Pertama, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan dan membuat program-program terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.
"Harus kita pastikan bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada barang-barang impor," kata Presiden.
Dalam upaya untuk menekan defisit yang utamanya disumbangkan dari sektor migas, Presiden menekankan kembali mengenai langkah-langkah peningkatan produksi minyak di dalam negeri yang harus dilakukan untuk mendukung kebijakan di dalam negeri sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak.
"Saya menekankan kembali peningkatan produksi minyak di dalam negeri sehingga segmentasi dari kebijakan energi baru terbarukan juga harus dipercepat lagi terutama percepatan mandatori dari B20 menjadi B30, nanti melompat ke B50 ke B100," imbuh Kepala Negara.
Beralih ke program lainnya, Kepala Negara mengevaluasi pelaksanaan program tol laut dalam beberapa tahun belakangan. Presiden menyebut bahwa di awal berlakunya program tersebut, harga-harga bahan pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunkan sebesar 20 hingga 30 persen. Inflasi juga berhasil diturunkan di sejumlah wilayah yang dilalui trayek tol laut.
"Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasai oleh swasta tertentu, saya belum dapat ini swastanya siapa, sehingga harga barang itu ditentukan oleh perusahaan ini," sambung Presiden Joko Widodo, seperti dilansir dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden,Erlin Suastini.
Ulah tersebut mengakibatkan harga-harga barang ditentukan oleh perusahaan swasta dimaksud dan harga kembali naik. Presiden ingin agar hal ini secepatnya diselesaikan.
"Tol lautnya ada tapi harganya juga tetap ya untuk apa kita buat tol laut itu. Tol laut itu dibangun untuk menurunkan biaya logistik kita, biaya transportasi kita, sehingga harga menjadi jatuh turun. Tapi kalau nanti yang dikuasai oleh satu perusahaan munculnya beda lagi, kita memberikan fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki," tandas Presiden.
Adapun yang berkaitan dengan investasi, Presiden meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa potensi investasi saja namun diselesaikan hingga tuntas. Ia juga menyoroti soal investasi yang berfokus pada industri hilirisasi yang memungkinkan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahkan bahan jadi sehingga meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, Presiden juga menginginkan adanya industri yang bisa menghasilkan barang-barang substitusi impor.
"Contoh yang ada di Morowali itu bisa dikopi untuk produk-produk bahan mentah yang selama ini kita ekspor," kata Presiden.
Lebih jauh, terkait program kerja di bidang pariwisata, Presiden Joko Widodo memberikan target agar pada akhir tahun 2020 mendatang pihaknya dapat menyelesaikan pembangunan di lima kawasan pariwisata dan ekonomi, yakni di Danau Toba, Borobudur, Pelabuhan Bajo, Mandalika, dan Manado.
"Airport, jalan, pelabuhan rampung. Produk-produk wisata, calendar of event-nya juga rampung. Sisi lingkungannya saya juga sudah perintah ke Menteri LHK agar di situ disiapkan persemaian untuk menghijaukan kawasan-kawasan itu biar lebih baik," pungkas Kepala Negara. (Humas Kemensetneg)
