Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 17 November 2021. Foto: BPMI Setpres/Kris
Investasi merupakan salah satu aspek yang memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk terus mengawal dan mendorong realisasi komitmen investasi di Tanah Air.
Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 17 November 2021.
“Kita harus ingat dan harus tahu bahwa APBN itu hanya berkontribusi kurang lebih 15-an persen terhadap PDB kita, artinya memang yang lebih banyak adalah swasta, investasi, BUMN, kontribusinya lebih gede,” ucap Presiden.
Presiden menekankan bahwa komitmen investasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), harus terus dikawal agar secepatnya dapat direalisasikan.
“Pertemuan saya dengan Sheikh Mohammed bin Zayed, dengan Ruler of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang telah kita ketahui komitmen investasinya USD44,6 miliar, ini betul-betul dikawal, diikuti, ditindaklanjuti, sehingga betul-betul menetas, komitmen investasi sebesar USD44,6 miliar tadi,” tuturnya.
Selain itu, Kepala Negara juga menyebut komitmen investasi pada sektor energi dan ekonomi hijau antara pemerintah Indonesia dengan Inggris senilai USD9,29 miliar yang perlu untuk terus didorong.
“Semuanya harus dikawal dan segera ditindaklanjuti. Bolanya ada di kita, semuanya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Investasi, Menteri BUMN, yang terkait dengan ini, semuanya, betul-betul harus berkonsentrasi agar—Menko Ekonomi, agar semuanya yang sudah menjadi komitmen itu betul-betul menetas dan bisa direalisasikan,” tegas Presiden.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menuturkan bahwa pengembangan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan (EBT) harus menjadi komitmen bersama untuk memastikan investasi pada sektor tersebut dapat berjalan.
“Baik itu pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta juga pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakan energinya dari hydropower, ini betul-betul bisa segera direalisasikan dan dimulai,” tandasnya.
(BPMI Setpres)
