Nusa Dua, wapresri.go.id – Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di Indonesia hampir memasuki masa dua dekade. Hal tersebut dimulai sejak dijalankannya Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Berbagai capaian positif pun telah diraih untuk menunjukkan keberhasilan pelaksanaan RB.
Oleh karena itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengajak seluruh pihak terkait untuk terus mawas diri dan menjadikan capaian baik di bidang RB sebagai modal kuat dalam semakin menyukseskan RB ke depan.
“Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus bebenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, serentak, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah,” tegas Wapres pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot NW/1, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (06/12/2023).
Lebih lanjut, Wapres memaparkan beberapa penilaian positif tentang RB Indonesia dari lembaga internasional.
“Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicators (WGI) menempatkan Indonesia di posisi ke-73 dari 214 negara,” ujar Wapres.
“Indeks efektivitas Pemerintah Indonesia yang semula 64.76 tahun 2022, berhasil naik menjadi 66.04 di tahun 2023,” tambahnya.
Namun di sisi lain, Wapres juga mengingatkan akan tantangan nyata yang harus segera diatasi, utamanya dalam konteks pelaksanaan RB ke depan.
“Meskipun indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tetapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan isu-isu lainnya,” ungkap Wapres.
“Kita masih menjumpai kasus-kasus tindak pidana korupsi, yang bahkan juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Wapres kembali menegaskan bahwa seluruh capaian baik yang telah diraih di bidang RB harus dijadikan sebagai penyemangat dalam berbuat yang lebih baik lagi, sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh Indonesia.
“Perbaikan tata kelola pemerintahan yang dibangun semestinya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus dapat mencegah korupsi secara maksimal,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menyampaikan harapannya agar rangkaian acara RB Xperience yang diadakan pada hari ini, tidak menjadi acara seremonial semata. Namun, dapat menghasilkan manfaat yang nyata bagi bangsa dan masyarakat.
“Reformasi birokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat,” ujar Azwar Anas.
Hadir pula dalam acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolango.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Robikin Emhas, Zumrotul Mukaffa, dan Arif Rahmansyah Marbun. (NN/SK- BPMI, Setwapres)
