Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong semua pihak untuk kerja bersama dalam upaya menekan angka gagal tumbuh atau stunting hingga mencapai 14 persen di tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting, Rabu (25/01/2023), di Auditorium Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta Timur.
“Target yang saya sampaikan 14 persen di tahun 2024 ini harus kita bisa capai. Saya yakin dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” kata Presiden.
Presiden menyampaikan, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan. Apalagi stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) sebuah negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak.
“Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendah kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden meminta agar setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang mengalami stunting. Presiden mencontohkan Kabupaten Sumedang yang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan stunting.
“Jadi mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu sehingga tembakannya menjadi jelas, sasarannya menjadi jelas. Karena jumlah balita yang ada di negara kita juga bukan jumlah yang kecil 21,8 juta,” ucapnya.
Selain itu, pihak swasta juga diharapkan dapat dilibatkan dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Presiden mencontohkan Kabupaten Kampar yang dinilainya telah berhasil menurunkan tingkat stunting dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di sana.
“Yang stunting dititipkan kepada perusahaan-perusahaan, ada bapak asuhnya, titip 50, titip 200, titip 300, akhirnya bisa turun drastis,” imbuhnya.
Presiden juga menekankan pentingnya asupan gizi yang diberikan kepada ibu hamil dan bayi. Presiden meminta jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menghentikan pemberian biskuit dan menggantinya dengan makanan tinggi protein bagi ibu hamil dan bayi melalui puskesmas dan posyandu.
“Karena yang lalu-lalu saya lihat di lapangan dari kementerian masih memberi biskuit pada anak, mencari mudahnya saya tahu, lelangnya gampang, kalau telur, ikan kan gampang busuk, gampang rusak telur, ini mudah, cari mudahnya aja, jangan dilakukan lagi. Kalau anaknya, bayinya, harus diberikan telur yang telur, diberikan ikan ya ikan,” tegas Presiden.
Tidak hanya itu, Presiden juga menekankan pentingnya penyuluhan dan pemberian edukasi bagi masyarakat mengenai makanan dan gizi untuk anak. Presiden tidak ingin kasus seorang ibu memberikan minum kopi saset kepada bayinya yang viral di media sosial kembali terjadi di Indonesia.
“Sekali lagi, yang namanya penyuluhan-penyuluhan penting. Karena memang kata ibunya ini bermanfaat, kopi susu saset ini karena ada susunya. Hati-hati,” ujar Presiden.
Menutup sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras menurunkan angka stunting dari 37 persen di tahun 2014 hingga menjadi 21,6 persen di tahun 2022.
“Sudah disampaikan oleh Pak Menkes di 2022 angkanya sudah turun menjadi 21,6 persen, ini kerja keras kita semuanya,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam Rakernas ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Tampak hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (FID/UN)
