Jakarta, wapresri.go.id – Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat menetapkan Wakil Presiden (Wapres) sebagai Ketua Dewan Pengarah. Untuk itu, Wapres K.H. Ma’ruf Amin memastikan lokasi rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan realitas di lapangan.
“Saya ingin bahwa lokus dari program kegiatan yang dirancang harus dapat menjawab tantangan kondisi kesejahteraan di wilayah Papua dan Papua Barat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, melalui konferensi video, di Kediaman Resmi Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta, Senin (21/06/2021).
Lebih jauh Wapres membahas 7 fokus program pembangunan kesejahteraan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, termasuk anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan tersebut.
“Fokus pembangunan dalam 7 bidang sesuai dengan Inpres ya, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian SDG’s (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan),” jelasnya.
Wapres pun meminta Bappenas agar dalam menyusun program kegiatan dapat memetakan permasalahan sekaligus dapat memastikan seluruh perencanaan dan program kerja sesuai dengan kebutuhan wilayah.
“Saya ingin agar perencanaan yang dibuat Bappenas sesuai dengan kondisi wilayah, sesuai 7 fokus bidang, sehingga wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan tertinggal bisa diidentifikasi dan tersedia program kegiatan,” ungkap Wapres.
“Intinya saya ingin memastikan program kegiatan yang dirancang itu ditujukan untuk menangani wilayah-wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang tertinggal,” tambahnya.
Sebagai contoh, di bidang pendidikan Wapres menyadari masih tingginya angka putus sekolah, sementara di bidang kesehatan masih banyak warga kesulitan mengakses pos layanan kesehatan. Untuk menjawab tantangan tersebut, menurutnya perlu menggunakan data yang valid.
“Identifikasi harus dilakukan. Untuk memecahkan masalah, kita harus berbasiskan data, sehingga dapat dicari solusi yang tepat,” kata Wapres.
Selanjutnya, Wapres mengimbau, perlu juga dilakukukan identifikasi sumber pendanaan yang dapat digunakan, sehingga Bappenas dapat turut mendorong realisasi penggunaan anggaran tersebut.
“Kita perlu mengidentifikasi anggaran K/L yang tersedia dan dapat segera digunakan untuk menangani berbagai masalah kesejahteraan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melaporkan quick wins (program prioritas) sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Quick wins tersebut merupakan bagian dari rencana aksi yang akan diselesaikan pada 2021-2022 dan akan diselenggarakan sebanyak 231 kegiatan yang tersebar di wilayah Papua, di antaranya Papua Pintar, Papua Sehat, Papua Mandiri, Papua Tersambung, Papua Terang, Papua Berkarya, Papua Bangga, dan Papua Hijau. Masing-masing dari bidang kegiatan ini mencakup sektor yang dibutuhkan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.
Menurut Suharso, strategi komunikasi publik yang baik sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, sehingga dibutuhkan peran serta bidang kehumasan dan seluruh pihak terkait.
“Tahun 2021 menjadi target persiapan. Pengelolaan komunikasi publik terpadu menjadi mandatori, kebutuhan peran bidang kehumasan dalam membangun public trust (kepercayaan publik) agar program pembangunan diterima, terlaksana, dan tentu saja mendapat dukungan dari seluruh stake holder (pemangku kepentingan) pembangunan,” jelas Suharso.
Dalam menjalankan tugasnya terkait upaya percepatan pelaksanaan rencana aksi pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, Wapres telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud M.D. terkait kondisi keamanan di kedua wilayah tersebut. Selain itu, ia juga memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas alokasi anggaran yang dibutuhkan. Wapres akan terus memantau dan mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait agar percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat segera direalisasikan.
Turut hadir secara virtual, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi dan Kepala Pusat Analis Kebijakan dan Kinerja (AKK) Bappenas Velix Wanggai.
Sementara, Wapres secara langsung didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi, serta mendampingi secara virtual Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi. (DAS/SK–BPMI, Setwapres)
