Pin It

20200413 Upaya Upaya Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat di Tengah Pandemi Covid 19

 

Pandemi virus korona atau Covid-19 telah memberikan dampak signifikan kepada seluruh masyarakat mulai dari pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, hingga pelaku usaha mikro. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 April 2020. Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun merinci sejumlah bantuan sosial yang disiapkan pemerintah guna menghadapi dampak Covid-19 bagi masyarakat.

“Pada tanggal 31 Maret yang lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima. Total anggarannya adalah Rp37,4 triliun. Kemudian yang berkaitan dengan Kartu Sembako diberikan kepada 20 juta penerima, per orang diberikan Rp200 ribu per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun,” kata Presiden.

“Kemudian Kartu Prakerja yang sudah saya sampaikan yang lalu juga 5,6 juta orang (dengan) insentif pascapelatihan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun. Juga pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang 450 VA (sejumlah) 24 juta pelanggan dan yang 900 VA (sejumlah) 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun,” imbuhnya.

Adapun dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru, yaitu bantuan khusus bahan pokok dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta. Bantuan ini dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan (sebesar) Rp2,2 triliun.

“Kemudian bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1 triliun. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial (bansos) tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun,” jelasnya.

Di samping itu, Presiden menjelaskan bahwa sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Bantuan tersebut diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga akan memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannnya adalah Rp16,9 triliun. Program tersebut dilaksanakan di beberapa kementerian seperti di Kementerian Desa dengan target 59 ribu tenaga kerja.

“Kementerian PUPR dengan program padat karya tunai juga. Targetnya 530 ribu tenaga kerja dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun. Kemudian di kementerian-kementerian yang lain: Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Negara menyebut bahwa Polri juga akan melaksanakan program bantuan dalam bentuk Program Keselamatan. Program tersebut seperti program Kartu Prakerja yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan.

“Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar,” ujarnya.

Di penghujung keterangannya, Presiden berkomitmen bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. Ia pun mengajak para pengusaha untuk tidak memutus hubungan kerja karyawannya di tengah pandemi ini seraya mengajak semua pihak bekerja sama.

“Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengsuaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bergotong-royong secara nasional. Kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan,” paparnya.

“Sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit dalam kita berperang melawan Covid-19 ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini,” tandasnya. (BPMI Setpres)