Jakarta, wapresri.go.id – Ketahanan kesehatan suatu negara ditunjukkan dengan berfungsinya sistem layanan kesehatan dengan baik. Sistem tersebut harus mampu menangani berbagai tantangan permasalahan kesehatan.
“Untuk itu, diperlukan kemampuan adaptasi yang cepat guna memenuhi tuntutan layanan kesehatan yang berubah dengan cepat, seperti munculnya pandemi yang tak terduga, serta kemampuan kolaborasi antar berbagai pihak terkait,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada webinar “Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045”, melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (25/03/2021).
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (WMA UI) tersebut, Wapres menyampaikan bahwa garis besar sistem layanan kesehatan terbagi dua, yakni upaya preventif dengan pemberdayaan masyarakat, dan upaya kuratif dengan pengobatan.
Terkait pengobatan, Wapres mengungkapkan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berhasil memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh layanan pengobatan yang terjangkau. Saat ini, berbagai penyakit mulai dari yang bersifat gawat darurat, infeksi, hingga penyakit kronis dan tidak menular dapat dilayani melalui JKN.
“Salah satu proporsi pembiayaan tertinggi dalam JKN ialah pembiayaan Penyakit Tidak Menular (PTM) Katastropik. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 dan 2018 menunjukkan peningkatan signifikan untuk prevalensi penyakit tidak menular yakni hipertensi dan diabetes melitus (DM). Prevalensi hipertensi naik dari 25.8% menjadi 34.10%, sementara prevalensi DM naik dari 6.9% menjadi 10.9%. Data BPJS Kesehatan menunjukkan pada tahun 2019 total biaya yang dikeluarkan untuk menangani Penyakit Tidak Menular (PTM) katastropik mencapai Rp.20,27 triliun,” ungkapnya.
Wapres pun menilai, gambaran tingginya biaya kesehatan tersebut menunjukkan bahwa JKN masih terpaku pada upaya kuratif dibandingkan upaya preventif. Untuk itu, perlunya transformasi sistem kesehatan di Indonesia, yakni dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program upaya promotif dan preventif. Di samping itu, perlunya meningkatkan jumlah dan kualitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP/puskesmas) sebagai ujung tombak layanan kesehatan, baik kuratif maupun preventif.
“FKTP merupakan titik pertama yang dikunjungi pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit. Menempatkan fungsi FKTP sebagai gatekeeper atau penjaga gawang di tingkat akar rumput merupakan kunci dalam pengendalian kesehatan masyarakat yang akan menurunkan biaya kesehatan secara nasional,” tegasnya.
Di sisi lain, Wapres menggarisbawahi, peluang peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan ini ke depannya dapat melibatkan keterlibatan klinik BUMN maupun swasta sehingga menjadi bagian dari FKTP sekaligus gatekeeper untuk memberikan layanan kesehatan perorangan yang bersifat kuratif.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menekankan pentingnya kemandirian kesehatan di masa pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) ini. Yakni dengan adanya ketersediaan SDM, obat-obatan, dan alat kesehatan, serta kemampuan riset termasuk surveilan genomik.
“Terjadinya pandemi Covid-19, memberikan kita suatu pelajaran berharga mengenai pentingnya memperkuat sistem layanan kesehatan kita, terutama dalam hal melakukan 3T yaitu testing, tracing (pelacakan kontak erat), dan treatment (pengobatan pasien). Upaya 3T akan lebih mudah dilakukan apabila kita mempunyai layanan FKTP yang memadai sehingga mendukung pengendalian penularan,” imbuhnya.
Dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian kesehatan, Wapres berharap, tidak hanya meningkatkan derajat status kesehatan masyarakat Indonesia, namun juga akan meningkatkan peran bangsa di tingkat regional maupun global. Hal ini ditunjukkan dengan peran aktif Indonesia pada ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk profesi dokter, dokter gigi, dan perawat. Indonesia juga telah berperan aktif dalam upaya global menyediakan vaksin Covid-19 secara setara bagi semua negara melalui forum Covax/GAVI.
“Saya mendorong UI untuk mempelopori inovasi di sektor pendidikan kesehatan di Indonesia dan mendorong kolaborasi semua pihak terkait agar mampu meningkatkan daya saing tenaga kesehatan Indonesia,” pesan Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres berharap webinar hari ini dapat merumuskan berbagai rekomendasi dalam upaya bangsa menghadapi tantangan sebagai upaya terwujudnya ketahanan dan kemandirian sistem kesehatan.
Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa adanya Covid-19 telah menjadi momentum penggerak yang membangkitkan minat para peneliti dan inovator untuk terus berkontribusi dalam berbagai terobosan sebagai upaya mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Marilah kita jadikan tantangan ini sebagai momentum yang menjadi penggerak kreativitas bangsa. Kita wujudkan bersama agar bangsa ini bisa berkarya dan berjaya, serta menjadi bangsa yang menghargai inovasi karya bangsanya sendiri,” ujar Bambang.
Sementara itu, Ketua MWA UI Saleh Husin menyampaikan bahwa hasil diskusi dari webinar ini akan dibuat menjadi naskah akademik yang akan diserahkan kepada pemerintah sebagai wujud nyata sumbangsih Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan.
“Ini akan dirangkum FKUI (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) yang akan merangkum menjadi satu naskah akademi, menjadi semacam policy brief, yang nantinya apa yang dihasilkan akan diserahkan kepada pemerintah menjadi sumbangsih UI kepada pemerintah,” tutur Saleh.
Turut hadir secara virtual Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro, serta Presiden Direktur Dexa Medica Ferry Soetikno.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (DAS/SK-BPMI, Setwapres)
