Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni saat menjadi narasumber pada Kegiatan Pemahaman Konsep dan Implementasi Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian PANRB Sesuai dengan PermenPANRB No. 6 Tahun 2022, Senin (12/06).
JAKARTA – Pengelolaan kinerja pegawai menghendaki adanya peningkatan kinerja dari seorang pegawai untuk dapat selalu memenuhi ekspektasi pimpinan yang selalu berkembang. Ekspektasi pimpinan yang berubah dinamis dapat dipenuhi dengan pemberian umpan balik lewat dialog kinerja yang intens.
“Dialog kinerja yang dimaksud bukan sekadar pertemuan pimpinan dengan pegawai tetapi lebih menekankan pada dialog yang intens dan berkelanjutan. Untuk itu, pimpinan harus mampu menumbuhkan keterikatan (engagement) dengan pegawainya,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni saat menjadi narasumber pada Kegiatan Pemahaman Konsep dan Implementasi Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian PANRB sesuai dengan PermenPANRB No. 6 Tahun 2022, Senin (12/06).
Alex menjelaskan, selain untuk memenuhi ekspektasi pimpinan, dialog kinerja antara pimpinan dan pegawainya juga dalam rangka memastikan kinerja setiap pegawai berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi. Menurutnya, tidak ada satupun pegawai yang tidak berkontribusi dalam pencapaian target kinerja organisasi.
“Kita analogikan dengan pemain sepak bola dan kesebelasannya. Yang diutamakan bukanlah gol yang dicetak pemainnya, tetapi kemenangan kesebelasannya. Hal itu berarti, diatas kinerja individu, sebenarnya yang paling diutamakan adalah kinerja organisasi,” ungkap Alex.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan sosialisasi internal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, masukan kondisi, dan kepentingan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan SDM aparatur, terutama dalam pelaksanaan PermenPANRB No. 6/2022 di lingkungan Kementerian PANRB. Rini berharap kesempatan ini betul-betul dimanfaatkan para pejabat pimpinan tinggi dan pegawai untuk menggali lebih dalam PermenPANRB No. 6/2022.
“Sebagai pembuat kebijakan, kita di internal juga sudah harus paham betul kebijakan tersebut dan menerapkan dengan baik,” tutur Rini.
PermenPANRB No. 6/2022 memutakhirkan berbagai hal yang tidak maksimal dilakukan pada peraturan sebelumnya. Hadirnya ini juga mengakomodasi dinamika kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga terdapat mekanisme kerja yang lebih lincah (agile). (rum/HUMAS MENPANRB)
